Mataram (NTBSatu) – Warga Gili Meno, Kabupaten Lombok Utara sedang mengalami krisis air bersih. Sehingga, sejumlah aktivitas warga terpaksa berhenti. Masalah ini bisa diselesaikan dengan skenario tanggap darurat, tergantung usulan Pemda KLU.
Sebelumnya, warga sempat menyampaikan aspirasinya ke pemerintah untuk penanganan krisis air bersih. Dampaknya, sementara ini, akan ada penyaluran air bersih dari PDAM Amerta Dayan Gunung, Gili Air menuju Gili Meno.
Merespons peristiwa ini, Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahmadi mengatakan, pihaknya baru bisa bekerja apabila Bupati Lombok Utara telah mengeluarkan surat keterangan tanggap darurat.
“Harus ada dasar hukum terlebih dahulu,” ungkap Ahmadi, Minggu, 9 Juni 2024.
Masih mengenai pengatasan krisis air bersih, Ahmadi menyebutkan bahwa keterangan tanggap darurat itu bisa berdasarkan alasan kemanusiaan, misalnya krisis air bersih di suatu daerah.
Setelah Bupati mengajukan surat keterangan tanggap darurat, barulah BPBD NTB akan mengeluarkan dana Bantuan Tidak Terduga (BTT).
“Jika kemudian Bupati telah mengeluarkan surat keterangan tanggap darurat, kami siap membantu melalui dana BTT,” tandas Ahmadi.
Sebelumnya, Sekda Kabupaten Lombok Utara, Anding Duwi Cahyadi mengatakan, pihaknya mengambil keputusan untuk bersurat ke Kejati NTB untuk memfasilitasi agar operasional PT BAL, PDAM, dan PT GNE dapat terlaksana di Gili Meno. Bersurat ke Kejati NTB bertujuan untuk menanggulangi masalah hukum yang menimpa PT BAL dan PT GNE.
“Rasa kemanusiaan menjadi alasan agar segera menyelesaikan permasalahan ini,” ungkap Anding.
Anding akan memberikan surat ke Kejati NTB yang sudah ditanda tangani Bupati KLU, Djohan Sjamsu. Nantinya, Pemprov NTB akan memfasilitasi dengan forkopimda terkait.
“Kami harus bergerak cepat. Sebab, masyarakat sudah tidak bisa menunda lagi,” terang Anding.
Saat ini, PDAM telah menyediakan hydrant agar masyarakat bisa mengambil air secara manual yang terletak di Gili Air. Pemda KLU menyiapkan solusi ini untuk sementara waktu.
Kendati demikian, Anding mengakui bahwa solusi ini tidaklah efektif. Namun, solusi ini dipersiapkan untuk jangka pendek.
Akan tetapi, masyarakat harus bayar untuk mengambil air ini. Soal berapa besaran yang harus dibayar, Anding belum bisa memastikan. (GSR)
