Mataram (NTBSatu) – Kasus dugaan korupsi pengadaan kapal Dinas Perhubungan (Dishub) Bima terus berjalan. Terbaru, penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat telah mengantongi calon tersangka.
“Iya, kami sudah punya gambaran calon tersangka,” kata Kasi Intel Kejari Bima, Debi Fauzi kepada NTBSatu, Jumat, 3 Mei 2024.
Saat ini, penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejari Bima sedang menunggu Penghitungan Kerugian Negara (PKN) yang dilakukan Inspektorat NTB.
Setelah penghitungan selesai, penyidik langsung melakukan menetapkan tersangka. “Jadi, saat ini kami masih menunggu PKN dulu,” ungkap Kasi Intel.
Saat disinggung siapa yang akan ditetapkan tersangka, Debi mengaku belum bisa menjelaskan lebih detail. Termasuk bagaimana perannya.
Begitu juga, ketika disinggung apakah penyidik menyeret internal Dishub Bima, lagi-lagi Debi mengaku belum bisa memberikan informasi lebih jauh.
Berita Terkini:
- Gubernur Iqbal Apresiasi SMAN 1 Sumbawa Besar Jadi Pelopor Riset Berbasis Kearifan Lokal
- Revitalisasi GOR Turida Rp700 Miliar Dimulai Akhir 2026
- Amankan 4 Truk, DLHK NTB Sebut Kayu Diduga Hasil Pembalakan Liar di Hutan Sumbawa
- Perbaikan Kantor DPRD NTB Mulai Tahun 2026
- Gubernur Iqbal Tegur Kepala SMA Sederajat di NTB soal Dapodik Tidak Akurat
“Soal itu (calon tersangka) nanti akan kita umumkan saat penetapan tersangka. Yang jelas, saat ini kami masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara,” tandasnya.
Sejak naik tahap penyidikan, sambung Debi, sejumlah pihak telah dipanggil dan dimintai keterangan. Di antaranya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia. Termasuk mantan Kadishub Kabupaten Bima, Syafruddin.
“Termasuk ahli di bidang perkapalan juga sudah kami periksa,” sebutnya.
Sebagai informasi, pengadaan dua unit kapal ini berlangsung saat Syafruddin menjabat sebagai Kadishub Bima. Proyek ini menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pekerjaannya dilajakan perusahaan CV BB dengan. Nilai kontraknya Rp989 juta. (KHN)
