Kisruh PPDB Zonasi Belum Selesai, Komisi X DPR Ultimatum Mendikbudristek

Mataram (NTB Satu) – Kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 belum kunjung selesai. Hal ini membuat Komisi X DPR memberi ultimatum Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim agar menyelesaikannya secepatnya. Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf, dalam Dialog Radio Republik Indonesia (RRI), Minggu malam, 30 Juli 2023, memberikan waktu Nadiem hingga akhir Oktober 2023 untuk menyelesaikan masalah PPDB dan melaporkan ke Komisi X DPR. "Kalau setiap tahun permasalahan ini selalu terjadi, perlu ada perbaikan. Dan kami beri waktu sampai Oktober ini, jika masih belum ketemu solusi, maka ubah sistemnya," ungkapnya, Minggu, 30 Juli 2023. Ia juga secara terang-terangan mengatakan, akan mempertimbangkan membentuk Panitia Kerja (Panja) PPDB, bila tak kunjung selesai. Sebab, banyak sekali laporan temuan pelanggaran yang dilakukan sejumlah oknum selama pelaksanaan PPDB tahun ini. Baca Juga : Aplikasi PPDB SMA Bermasalah, Pengamat Pendidikan Unram Sarankan Perbaiki Demi Transparansi Di Balik Sengkarut PPDB SMA di NTB: Pendaftar 4.000, Daya Tampung 2.000 PPDB SMA di Mataram Diduga Diwarnai Transaksi Uang SMA Minim Siswa Saat PPDB Diperbolehkan Terima Siswa Sampai 31 Agustus 2023 Ombudsman RI Desak Kepala Daerah Bersikap Tegas Tuntaskan Masalah PPDB Hasil Investigasi Ombudsman RI Soal PPDB Segera Disampaikan ke Kemendikbudristek “Sekarang tugas pemerintah merespons apabila temuan Ombudsman merujuk adanya pelanggaran administratif oleh guru dan pejabat-pejabat terkait. Kita pantau, kalau perlu sehabis reses bikin Panja PPDB," lanjutnya. Secara tegas, Dede berharap permasalahan PPDB dapat segera diselesaikan sehingga negara dapat memenuhi kewajibannya sesuai amanat konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. "Polemik PPDB harus segera diselesaikan, dibarengi dengan upaya Pemerintah untuk melakukan pemerataan fasilitas pendidikan dan meningkatkan jumlah sekolah serta kualitas gurunya. Tentunya hal ini juga akan berpengaruh jika ingin mempertahankan sistem PPDB zonasi," ujar Politisi Fraksi Partai Demokrat ini. Dede menilai, selama pelaksanaan PPDB zonasi berlaku sebenarnya bertujuan baik untuk pemerataan kualitas pendidikan. Namun secara praktik, katanya, justru menimbulkan persoalan baru karena tidak dibarengi dengan pembangunan sekolah-sekolah negeri sesuai kebutuhan dan lokasi. Baca Juga : Aplikasi PPDB SMA Bermasalah, Pengamat Pendidikan Unram Sarankan Perbaiki Demi Transparansi Di Balik Sengkarut PPDB SMA di NTB: Pendaftar 4.000, Daya Tampung 2.000 PPDB SMA di Mataram Diduga Diwarnai Transaksi Uang SMA Minim Siswa Saat PPDB Diperbolehkan Terima Siswa Sampai 31 Agustus 2023 Ombudsman RI Desak Kepala Daerah Bersikap Tegas Tuntaskan Masalah PPDB Hasil Investigasi Ombudsman RI Soal PPDB Segera Disampaikan ke Kemendikbudristek “Yang ada justru siswa-siswa terlalu memilih ke satu dua sekolah saja, sementara yang sekolah lain jadi sepi peminat. Seharusnya ini dipetakan. Termasuk juga kebutuhan guru yang kalau kita tarik ke belakang lagi masih menjadi pekerjaan rumah besar dunia pendidikan kita,” jelasnya. Apalagi berdasarkan data Kemendikbudristek, permasalahan yang paling banyak dilaporkan dari Dinas Pendidikan yakni terkait jumlah daya tampung atau kuota siswa. “Artinya di sejumlah daerah memang ada ketimpangan antara jumlah sekolah dengan jumlah siswa yang mendaftar. Belum lagi kalau kita berbicara soal dampak sistem agar sekolah mendahulukan siswa dengan batas usia tertentu,” tuturnya. (JEF) Baca Juga : Aplikasi PPDB SMA Bermasalah, Pengamat Pendidikan Unram Sarankan Perbaiki Demi Transparansi Di Balik Sengkarut PPDB SMA di NTB: Pendaftar 4.000, Daya Tampung 2.000 PPDB SMA di Mataram Diduga Diwarnai Transaksi Uang SMA Minim Siswa Saat PPDB Diperbolehkan Terima Siswa Sampai 31 Agustus 2023 Ombudsman RI Desak Kepala Daerah Bersikap Tegas Tuntaskan Masalah PPDB Hasil Investigasi Ombudsman RI Soal PPDB Segera Disampaikan ke Kemendikbudristek