Mataram (NTBSatu) – Pj Wali Kota Bima, Mohammad Rum, menggelar pertemuan silaturahmi dengan perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Senin, 12 Februari 2024.
Pertemuan ini bertujuan untuk membahas progres pengurusan permohonan rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI terkait rencana pembangunan Tracking Mangrove di kawasan wisata Amahami dan obyek wisata Lawata.
Dalam arahannya, Mohammad Rum meminta Dr. Munawar, Perencana Ahli Madya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, agar mendukung berbagai program Pemkot Bima. Tujuannya, pembangunan bahari di wilayahnya bisa dipercepat.
“Agar dapat menyamai kota-kota lain di Indonesia,” katanya di Ruang Wali Kota Bima.
Sementara Dr. Munawar menjelaskan, pihaknya memiliki berbagai program unggulan yang dapat diadopsi daerah, dengan sumber pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ini menunjukkan kerjasama antara Pemda dengan pemerintah pusat dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan, serta potensi pengembangan pariwisata bahari di Kota Bima.
Dia menyebut ada lima kebijakan KKP berbasis Ekonomi Biru, yaitu Perluasan kawasan konservasi, Penangkapan ikan terukur berbasis kuota, Pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan.
Berita Terkini:
- Pengendalian Inflasi NTB Telan Anggaran Rp295,33 Miliar
- Pembalap ARRC 2024 Sempatkan Nikmati Mandalika Sebelum Balapan
- Didampingi Staf Ahli Wapres, Aji Rum Kawal Penuntasan Lahan Pembangunan IAIN Bima
- Inspektorat Audit Investigasi Keuangan Rp32 Miliar PT GNE
“Juga Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan yang terakhir adalah Pembersihan sampah plastik melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut,” bebernya.
Dr. Munawar menguraikan, beberapa derivasi program unggulan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI tahun 2024. Antara lain, meliputi peningkatan Produksi Perikanan dimana program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan melalui pengembangan budidaya ikan, peningkatan kualitas pakan, serta pemberdayaan nelayan dan petani ikan.
Prioritas derivasi program selanjutnya adalah Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dengan fokus pada pengelolaan yang berkelanjutan dari sumber daya kelautan dan perikanan. Termasuk pengawasan penangkapan ikan yang ilegal dan pembinaan terhadap wilayah konservasi laut.
KKP RI juga memiliki program Pemberdayaan Ekonomi Kelautan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan melalui pengembangan usaha perikanan skala kecil dan menengah, serta pembinaan koperasi dan kelompok usaha bersama.
“KKP juga sedang melakukan Pengembangan Pariwisata Bahari dengan cara menggalakkan pengembangan destinasi pariwisata bahari untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, termasuk promosi obyek wisata bahari dan pembangunan infrastruktur pendukung,” ungkapnya.
“Dan yang terakhir adalah program Konservasi Ekosistem Laut guna melindungi dan memulihkan ekosistem laut serta habitat penting seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun melalui program konservasi dan restorasi yang berkelanjutan,” tutupnya. (KHN/*)
