Mataram (NTBSatu) – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebut visi-misi ketiga calon presiden (capres) 2024 belum menjawab masalah utama pendidikan Indonesia. Mulai dari sistem pembayaran sekolah/kuliah, angka putus sekolah yang masih tinggi, dan masalah kualitas serta gaji guru yang belum layak.
“Menurut kami tidak ada satu pun dari visi misi semua pasangan ini yang secara mendasar menjawab tantangan pendidikan pada hari ini,” ungkap Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji dalam diskusi Bedah Gagasan Capres atas Persoalan Pendidikan yang dikutip dari Youtube Sahabat Indonesia Corruption Watch (ICW), Minggu, 4 Februari 2024.
Dalam diskusi yang digelar ICW dan JPPI itu, pihaknya juga menyoroti kasus mahasiswa bayar kuliah menggunakan pinjaman online (pinjol). Menurutnya, kasus tersebut menandakan pemerintah belum menjamin hak pelajar, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945.
“Misalnya hari ini sudah sekitar satu minggu lebih mahasiswa ITB itu demo setiap hari, mereka merasa bahwa UKT-nya itu ketinggian. Sampai kemudian, mahasiswa dipaksa untuk berhubungan dengan pinjol dan tidak sedikit, ada ratusan mahasiswa ITB yang sudah gagal bayar,” jelas Ubaid.
Dirinya turut menyinggung program wajib belajar 12 tahun yang tidak memenuhi target. Sebab, angka putus sekolah di Indonesia saat ini rata-rata terjadi pada tahun ke-8 menempuh pendidikan.
Berita Terkini:
- Polisi Amankan 8 Pelaku Ilegal Fishing dan Puluhan Bahan Peledak di Perairan Bima
- Pria Asal Lombok Barat Dibekuk Polisi Gegara Curi HP Perempuan saat Chek In di Hotel
- Dapat SP3, PT Autore Ngotot Lakukan Aktivitas di Perairan Sekaroh Lombok Timur
- Dugaan Korupsi SPPD Fiktif DPRD KLU Diusut Kejati NTB
“Apakah ada capres-cawapres yang membicarakan soal ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di level pendidikan dasar dan menengah, sejak tahun 2012 dalam RPJMN, dalam kebijakan Kemendikbud dan kebijakan presiden, kita ini sudah beralih dari 9 tahun ke wajib belajar 12 tahun,” terang Ubaid.
Dalam menilai gagasan para capres-cawapres, Ubaid pun membedah kebijakan-kebijakan yang telah mereka terapkan di instansinya ketika bertugas. Ia menyampaikan, seperti yang terjadi di DKI Jakarta, angka putus sekolah masih menjadi tertinggi di Indonesia.
