Mataram (NTBSatu) – Validitas data Bantuan Sosial (Bansos) disoroti politisi PKS, Suryadi Jaya Purnama. Menurutnya, akurasi data saat ini patut dipertanyakan.
Menurutnya, kesimpangsiuran data Bansos saat ini masih banyak terjadi, sehingga menyebabkan banyak masyarakat tidak mendapatkan bantuan akibat dari ketidakakuratan data.
Lebih dari itu, ia menilai, sisi politis ataupun kedekatan dari petugas terhadap masyarakat yang menjadi sasaran Bansos seharusnya dievaluasi.
Akibatnya, banyak yang menggunakan dana Bansos untuk kepentingan kelompoknya.
“Bahkan ada aspek-aspek politik juga yang mempengaruhi pendataan itu, mulai di politik tingkat desa, Pilkada bahkan Pilpres,” ujarnya Kamis, 25 Januari 2024.
“Misalnya saat ini ada paslon yang ditengarai ada indikasi di lapangan justru memanfaatkan data-data itu,” sambungnya.
Baca Juga: Selain Oknum Caleg, Kades di Lombok Barat Juga Jadi Tersangka Tipilu
Selain itu, ada dua faktor yang mempengaruhi terkait validitas data yakni karakteristik masyarakat yang cepat karena dinamika ekonominya.
“Karena pendataan itu menggunakan siklus anggaran,” ujarnya.
Dengan menggunakan siklus anggaran, ia melihat pendataan tidak berjalan optimal, sebab harus menunggu terlebih dahulu anggaran tersebut cair.
“Karena harus menunggu ada anggaran cair dan ada operasional, sehingga dilakukan pendataan ulang,” paparnya.
Ia berharap agar pemerintah ke depan membuat validasi data yang tidak terikat dengan siklus anggaran, yang menyebabkan terkendalanya pendataan penerima bansos.
“Kami berharap pemerintah buat validasi data yang tidak terikat dengan siklus anggaran,” tandasnya. (ADH)
Baca Juga: Partai Ummat NTB akan Awasi Penyaluran Bansos yang Terindikasi Untungkan Salah Satu Paslon
