Oleh: Aditia Saputra – Ketua Umum HMI MPO Komisariat FTK UIN Mataram
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bupati Bima, saat ini tengah melakukan upaya lobi strategis dalam rangka mempersiapkan fasilitas penampungan hasil panen jagung.
Musim panen raya jagung sudah di depan mata. Di Kabupaten Bima dan wilayah sekitarnya, para petani tengah bersiap memanen hasil kerja keras mereka berbulan-bulan.
Tapi, di balik harapan akan panen melimpah, ada keresahan yang terus menghantui, apakah hasil panen itu akan benar-benar membawa kesejahteraan, atau justru kembali menjadi cerita lama tentang harga yang jatuh dan janji-janji yang tak ditepati?
Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Bima kabarnya sedang melakukan lobi-lobi strategis untuk menghadirkan fasilitas penampungan jagung yang memadai.
Komitmen ini disampaikan berulang kali oleh Pak Gubernur NTB, atau yang sering di sapa Miq Iqbal, yang menegaskan pentingnya menjaga stabilitas harga dan mencegah harga jagung jatuh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Tapi bagi petani, janji saja tidak cukup.
Di banyak pertemuan dan obrolan para petani di media sosial, saya mendengar dan melihat ada satu nada yang sama dari para petani, mereka butuh aksi nyata. Mereka sudah terlalu sering mendengar janji, terutam menjelang masa-masa politik.
Yang mereka butuhkan saat ini bukan lagi pernyataan pers, tapi gudang penyimpanan yang benar-benar ada dan bisa digunakan. Masalahnya bukan sekadar soal tempat menyimpan jagung, Ini soal posisi tawar.
Tanpa gudang petani tidak punya pilihan selain menjual cepat ke tengkulak dengan harga murah, Mereka terdesak oleh waktu dan cuaca, Mereka tahu mereka rugi, tapi mereka tak punya pilihan.
Bupati Bima, Ady Mahyudi, juga disebut tengah mendorong realisasi fasilitas tersebut, Tapi waktu terus berjalan Panen raya tinggal hitungan minggu. Jika janji itu tak kunjung terwujud bukan hanya jagung yang akan kehilangan nilai, tapi juga kepercayaan petani yang makin tergerus.
Petani bukan minta dimanjakan, mereka hanya ingin keadilan Ingin bekerja tanpa dihantui rasa cemas akan jatuhnya harga, petani hanya ingin hasil panennya dihargai dengan wajar, ingin negara hadir bukan hanya lewat baliho atau pidato, tapi lewat kebijakan yang menyentuh langsung ke kebutuhan mereka.
Kalau kita bicara soal ketahanan pangan, maka kita harus mulai dari petani. Mereka adalah garda terdepan. Tanpa mereka tidak ada jagung, tidak ada pangan, tidak ada stabilitas Maka, kebutuhan mereka bukan sekadar urusan teknis, tapi soal keberpihakan.
Harapanya, janji Pak Gubernur NTB dan Bupati Bima bisa ditepati. Perlu di katahui Bahwa suara petani bukan sekadar data statistik. Bahkan ketika mereka bicara itu datang dari pengalaman pahit yang tidak tertulis di laporan resmi.
Semoga panen tahun ini bukan hanya membawa hasil yang banyak, tapi juga kepercayaan baru jika pemerintah benar-benar menunjukkan bahwa mereka berpihak, bukan sekadar berkata berpihak. (*)
