Mataram (NTBSatu) – Praktik intimidasi dan transaksi mutasi di Bima yang diduga dilakukan oknum Caleg DPRD NTB bersama seorang pengawas dan kepala sekolah (kepsek) dianggap sebagai politisasi dunia pendidikan.
Hal ini disampaikan Pengamat Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat), Dr. Syafril, S.Pd., M.Pd., kepada NTBSatu, Selasa, 9 Januari 2024.
Menurut Syafril, sekolah dan guru adalah lembaga dan tenaga yang profesional. Sehingga jika ada proses politik yang masuk dalam dunia sekolah, maka akan menjadi masalah serius karena dapat mempengaruhi kualitas tata kelola pendidikan.
“Jika itu benar, bahwa ada informasi oknum Caleg DPRD NTB memobilisasi guru penggerak di Bima menjadi kepala sekolah atau menjadi apa, dapat dikatakan ini adalah politisasi pendidikan,” ungkapnya.
“Itu sebuah tindakan yang menyalahi ketentuan profesionalisme dunia pendidikan,” tambah Sekretaris Rektor I Ummat ini.
Berita Terkini:
- BMKG: Sebagian Wilayah Pulau Sumbawa Berpotensi Alami Kekeringan Meteorologis
- Dugaan Korupsi Proyek DAK Fisik 2021 SMAN 1 Seteluk dan SMAN 2 Taliwang Naik Penyidikan, Dinas Dikbud NTB Beri Klarifikasi
- Beda dengan Anies Baswedan, Begini Program Wajib Baca yang Diluncurkan Nadiem
- Pengamat: Ada Dua Figur Potensial Jadi Pengganti Pasangan Bang Zul Jika Pisah dengan Rohmi
Ia pun meminta agar masalah ini cepat diselesaikan oleh Dinas Dikbud NTB. Terutama, dengan mengatur mekanisme rekrutmen kepala sekolah secara terbuka dan tidak ada yang ditutupi.
“Yang perlu dilakukan adalah segala hal yang berkaitan dengan rekrutmen kepala sekolah dilakukan secara terbuka. Tidak ada intervensi kepentingan lain, selain kepentingan profesional,” jelas Syafril.
