Mataram (NTBSatu) – Praktik intimidasi dan transaksi mutasi di Bima yang diduga dilakukan oknum Caleg DPRD NTB bersama seorang pengawas dan kepala sekolah (kepsek) dianggap sebagai politisasi dunia pendidikan.
Hal ini disampaikan Pengamat Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat), Dr. Syafril, S.Pd., M.Pd., kepada NTBSatu, Selasa, 9 Januari 2024.
Menurut Syafril, sekolah dan guru adalah lembaga dan tenaga yang profesional. Sehingga jika ada proses politik yang masuk dalam dunia sekolah, maka akan menjadi masalah serius karena dapat mempengaruhi kualitas tata kelola pendidikan.
“Jika itu benar, bahwa ada informasi oknum Caleg DPRD NTB memobilisasi guru penggerak di Bima menjadi kepala sekolah atau menjadi apa, dapat dikatakan ini adalah politisasi pendidikan,” ungkapnya.
“Itu sebuah tindakan yang menyalahi ketentuan profesionalisme dunia pendidikan,” tambah Sekretaris Rektor I Ummat ini.
Berita Terkini:
- Pembahasan Cepat Kilat, Logis Ragukan Kualitas APBD NTB 2025
- Mantan Sekda NTB Muhammad Nur Tutup Usia
- Setelah Kota Bima, TNI Ringkus Bandar Narkoba di Dompu
- KPK Buka Peluang Pengaduan Kasus Budidaya Mutiara PT Autore Lombok Timur
Ia pun meminta agar masalah ini cepat diselesaikan oleh Dinas Dikbud NTB. Terutama, dengan mengatur mekanisme rekrutmen kepala sekolah secara terbuka dan tidak ada yang ditutupi.
“Yang perlu dilakukan adalah segala hal yang berkaitan dengan rekrutmen kepala sekolah dilakukan secara terbuka. Tidak ada intervensi kepentingan lain, selain kepentingan profesional,” jelas Syafril.
