Mataram (NTBSatu) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal berencana membentuk tim percepatan pembangunan dan penguatan koordinasi. Hal itu untuk memastikan sinkronisasi visi-misi dengan program di daerah.
Iqbal menyampaikan, orang-orang yang tergabung dalam tim percepatan berasal dari berbagai latar belakang. Mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Non-ASN, hingga sebagian anggota tim transisi Iqbal-Dinda.
“Tapi tim transisi ini tidak otomatis langsung masuk tim percepatan. Tapi ada mungkin dari mereka yang masuk, karena sudah memahami proses selama transisi. Seperti struktur anggaran, program, dan sebagainya,” jelas Iqbal, Jumat, 7 Maret 2025.
Terkait berapa jumlah anggota tim percepatan ini, Iqbal belum membeberkannya. Pihaknya belum memutuskannya. “Belum kita putuskan (jumlahnya, red),” singkatnya.
Gaji tim percepatan pembangunan bersumber dari APBD
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki ini menekankan, orang-orang yang bergabung dalam tim ini, dipilih berdasarkan kompetensinya di bidang tersebut. Bukan berdasarkan kepentingan politik. Apalagi atas dasar kedekatan satu sama lain.
Tim penguatan ini, kata Iqbal, tidak tersebar di tiap-tiap OPD seperti Staf Khusus (Stafsus). Mereka hanya akan berkoordinasi dengan OPD.
“Satu tim dia bentuknya. Tim itu hanya untuk membantu, jadi tetap yang di depan adalah OPD. Tidak mengambil alih kerja OPD,” tuturnya.
Sementara untuk pembiayaan seperti penggajian dan sejenisnya, kata Iqbal, tetap bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kan (tim percepatan, red) mau kita masukkan ke sistem. Nanti kita cari bagaimana skema menggunakan APBD ini agar tidak melanggar aturan yang ada. Jadi ini bukan stafsus. Bukan orang yang kita kasih status terus nganggur dan dapat gaji tiap bulan,” jelasnya.
“Ini tim yang bekerja tiap bulan. Tim ini bekerja dengan benar dan kompak, kecil tapi tetap berfungsi mendorong dan membantu koordinasi percepatan,” tambahnya.
Sebelumnya, Iqbal menegaskan, tim ini bukanlah pengangkatan stafsus. Tim ini lebih bersifat teknokratis, berisi orang-orang yang memiliki keahlian dan kapabilitas di bidangnya.
“Ini bukan stafsus, ini satu tim. Mereka kita pilih bukan karena relawan, tetapi karena memang teknokrat. Orang yang punya justifikasi untuk memberikan advice dan koordinasi antar OPD,” jelasnya.
Menurut pria kelahiran Lombok Tengah ini, tim yang akan dibentuk ini tidak terikat dengan lembaga lainnya. “Fokus utama mereka adalah membantu gubernur dalam menjalankan pemerintahan dan memastikan program berjalan sesuai rencana,” pungkasnya. (*)
