Pimpinan KPK Sepakat Batalkan Bantuan Hukum Untuk Fili Bahuri

Mataram (NTBSatu)- Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) batal berikan bantuan hukum kepada Firli Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan dan suap Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang kini di tersangkan oleh Polda Metro Jaya. Pembatalan itu dilakukan setelah KPK menggelar rapat pimpinan dan pejabat struktural KPK, termasuk dari Biro Hukum. Baca Juga : Soal Pernyataan Keras Megawati, TKN Prabowo-Gibran Balas Dengan Soroti 3 Kasus Keterangan pembatalan ini disampaikan oleh Kabag Pemberitaan, Ali Fikri, setelah konferensi pers pengumuman kasus dugaan suap di Bandung, Gedung Merah Putih KPK,Selasa, 28 November 2023. Ali, mengatakan bantuan hukum batal diberikan kepada Firli Bahuri karena tidak sesuai dengan ketentuan KPK. "Ada ketentuan di sana bahwa bantuan hukum dan perlindungan keamanan diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK," terang Ali, mengutip cnnindinesia.com Baca Juga : Ganjar-Mahfud Tampung Aspirasi Generasi Milenial dan Z di Papua dan Aceh "Rapat pimpinan membahasnya dan berkesimpulan bahwa dugaan tindak pidana yang sedang berproses di Polda Metro Jaya tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah dimaksud sehingga KPK tidak memberikan bantuan," sambung juru bicara berlatar belakang jaksa tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Firli telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Ia terjerat kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Baca Juga : Soal Pernyataan Keras Megawati, TKN Prabowo-Gibran Balas Dengan Soroti 3 Kasus Imbas status tersebut, Firli dicabut sementara dari jabatan Ketua KPK dan dinonaktifkan dari posisinya sebagai komisioner lembaga antirasuah tersebut. Sebagai pengganti sementaranya di jabatan Ketua KPK adalah komisoner Nawawi Pomolango. Usai dilantik jadi Ketua sementara KPK, Nawawi mengatakan pihaknya akan membahas kembali rencana pemberian bantuan hukum terhadap Firli. Pernyataan itu pun mengoreksi keterangan sebelumnya dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Dalam jumpa pers di markas KPK, Alex mengatakan Firli tetap mendapat bantuan hukum usai menjadi tersangka pemerasan. "Yang jelas Pak Firli masih sebagai pegawai KPK. Tentu saja dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang bersangkutan berhak mendapatkan bantuan hukum," kata Alex dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kamis, 23 November 2023. Baca Juga : Ganjar-Mahfud Tampung Aspirasi Generasi Milenial dan Z di Papua dan Aceh Dalam perkara dugaan pemerasan terhadap SYL, Penyidik Polda Metro Jaya menggunakan Pasal 12 huruf e, Pasal 11 atauPasal12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)joPasal65 ayat 1 KUHP. Firli terancam pidana penjara seumur hidup. Firli pada Jumat pekan ini dijadwalkan akan diperiksa sebagai tersangka. Selain itu, tim penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat pimpinan KPK lain. Baca Juga : Soal Pernyataan Keras Megawati, TKN Prabowo-Gibran Balas Dengan Soroti 3 Kasus Dalam proses ini, Firli melalui tim kuasa hukumnya Ian Iskandar dan kawan-kawan telah mendaftarkan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Jumat, 24 November 2023 untuk mempertanyakan proses penegakan hukum yang dikerjakan Polda Metro Jaya. Firli menggugat Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto. Permohonan Praperadilan tersebut telah teregister dengan nomor perkara: 129/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL. Klasifikasi perkara adalah sah atau tidaknya penetapan tersangka. Perkara tersebut akan diperiksa dan diadili oleh hakim tunggal Imelda Herawati. Sidang perdana akan digelar pada Senin, 11 Desember 2023. (SAT) Baca Juga : Ganjar-Mahfud Tampung Aspirasi Generasi Milenial dan Z di Papua dan Aceh