Kontroversi pada Deklarasi Balfour
Hal tersebut kemudian memicu kontroversi, sebab perjanjian itu dibuat oleh kekuatan Eropa, tapi untuk urusan wilayah non-Eropa.
“Dibuat oleh kekuatan Eropa … mengenai wilayah non-Eropa … dengan mengabaikan kehadiran dan keinginan penduduk mayoritas pribumi di wilayah tersebut,” kata mendiang akademisi Palestina-Amerika, Edward Said, dikutip dari Al Jazeera.
- Menjanjikan Sebuah Tanah
Kontroversi ‘Deklarasi Balfour’, ialah menjanjikan orang-orang Yahudi sebuah tanah di mana lebih dari 90 persen penduduknya merupakan penduduk asli.
- Deklarasi Dibuat pada Masa Perang yang Bertentangan
Deklarasi tersebut merupakan salah satu dari tiga janji yang dibuat oleh Inggris pada masa perang yang saling bertentangan.
Ketika dibebaskan, Inggris telah menjanjikan kemerdekaan Arab dari Kekaisaran Ottoman melalui korespondensi Hussein-McMahon tahun 1915.
Inggris juga berjanji kepada Perancis, dalam perjanjian terpisah yang dikenal sebagai perjanjian Sykes-Picot tahun 1916, bahwa sebagian besar wilayah Palestina akan berada di bawah administrasi internasional, sedangkan wilayah lainnya akan dibagi antara dua kekuatan kolonial setelah perang.
Namun deklarasi tersebut berarti bahwa Palestina akan berada di bawah pendudukan Inggris dan orang-orang Arab Palestina yang tinggal di sana tidak akan memperoleh kemerdekaan.
- Gagasan yang Belum Pernah Ada tentang Rumah Nasional
Kemudian, deklarasi tersebut memperkenalkan sebuah gagasan yang belum pernah ada sebelumnya dalam hukum internasional yaitu “rumah nasional”.
Penggunaan istilah “rumah nasional” yang tidak jelas bagi orang-orang Yahudi, dan bukan istilah “negara”, membuat maknanya terbuka untuk ditafsirkan.
Draf dokumen sebelumnya menggunakan frasa “rekonstitusi Palestina sebagai Negara Yahudi”, namun kemudian diubah.
Dalam pertemuan dengan pemimpin Zionis Chaim Weizmann pada tahun 1922, Arthur Balfour dan Perdana Menteri saat itu David Lloyd George, dilaporkan mengatakan bahwa Deklarasi Balfour “selalu berarti sebuah negara Yahudi pada akhirnya”.
