Mataram (NTB Satu) – Pemerintah Provinsi NTB kembali melakukan uji studi kelayakan terkait Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Lombok. Pemerintah Provinsi NTB ingin kembali melanjutkan studi kelayakan SPAM Regional Lombok yang sempat tertunda akibat pandemi Covid-19.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTB, H. Ridwan Syah mengatakan, Pemerintah Provinsi NTB bersama dengan badan usaha swasta telah melakukan penyusunan studi kelayakan pada 2018 lalu. Pembangunan SPAM Regional Lombok ditujukan untuk masyarakat biasa.
“Harus diwujudkan (SPAM Regional) lantaran NTB memiliki beberapa daerah yang kekurangan serta kelebihan air. Melalui konsep SPAM Regional, nantinya direncanakan ada air yang bersumber dari Lombok Barat dan Lombok Utara menuju Lombok Tengah dan Lombok Timur,” ungkap Ridwan, ditemui NTB Satu di Kantor Gubernur NTB setelah melakukan Rapat Koordinasi Rencana Pengembangan SPAM Regional Lombok, Selasa, 26 Juli 2022.
Beserta seluruh pihak yang terlibat, Ridwan menyatakan, mesti memperhatikan cakupan pelayanan air dari PDAM Giri Menang yang melayani Lombok Tengah dan Lombok Barat. Pasalnya, saat ini pelayanan air yang baru terpenuhi hanya sebesar 48 persen dari kebutuhan masyarakat.
Dengan dibangunnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah, dinamika kebutuhan air bersih makin besar. Terlebih, pembangunan infrastruktur semacam perumahan dan hotel cukup pesat dalam mendukung perhelatan MotoGP. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi NTB masih menghitung jumlah kebutuhan masyarakat Pulau Lombok yang perlu dilayani serta mencari kemudian menetapkan sumber air baku.
“Kami akan segera melakukan kajiannya yang meliputi aspek teknis dan ekonomi,” papar Ridwan.
PDAM diberi mandat dalam memanfaatkan dan mengelola kebutuhan. SPAM Regional hanya akan menjual air curah kepada PDAM. Kemudian, PDAM dipercaya untuk menjual dengan syarat tidak melebihi batas kemampuan masyarakat.
“Pak Gubernur menargetkan agar studi kelayakan tersebut dapat terselesaikan hingga dua sampai dengan tiga bulan ke depan,” jelas Ridwan.
Disinggung perihal estimasi yang dibutuhkan, Ridwan belum dapat memberikan jawaban konkret. Pasalnya, badan usaha swasta yang terlibat sedang menghitung seluruh kebutuhan biaya.
“Selain dana dari badan usaha swasta, ada kemungkinan kami dapat bantuan dari APBN,” terang Ridwan.
Selama empat tahun belakangan, menurut Ridwan, kendala utama SPAM Regional Lombok adalah kajian studi kelayakan yang tidak kunjung selesai. Selain itu, terdapat data yang tidak sinkron akibat studi kelayakan yang tidak dikembangkan sebelum gempabumi.
“Nah, setelah gempabumi, ternyata terdapat kerusakan yang mesti diperbaiki kemudian dilakukan pengkajian ulang,” tandas Ridwan.
Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah S.E., M.Sc., yang turut hadir dalam rapat tersebut mengatakan, banyaknya perhelatan internasional membuat NTB mesti berkonsentrasi dalam menyediakan menu yang mesti dihidangkan, salah satunya air bersih.
Menurut Gubernur, permasalahan NTB adalah kurangnya koordinasi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Oleh karena itu, sekali pun permasalahan sederhana, cenderung sulit untuk diselesaikan.
“Seperti persediaan air yang melimpah di Lombok Barat, tapi tidak bisa dinikmati di Lombok Tengah yang dikarenakan persoalan pipa belaka,” ungkap Zulkieflimansyah, ditemui NTB Satu di Kantor Gubernur NTB, sesaat setelah membuka Rapat Koordinasi Rencana Pengembangan SPAM Regional Lombok, Selasa, 26 Juli 2022.
Setelah sejumlah pihak terkait bertemu dan berdiskusi, Gubernur berharap agar permasalahan SPAM Regional dapat segera terselesaikan.
“Menyelesaikan permasalahan persediaan air bersih, juga dapat berdampak untuk mengatasi kekeringan,” pungkas Zulkieflimansyah. (GSR)
