Kartu PKH yang Digadai di Mataram, Bervariasi Antara Rp300.000 hingga Rp500.000

Mataram (NTB Satu) - Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPRD Kota Mataram dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram pada Jumat, 29 September 2023, mengungkap fakta terkait sengkarut Bantuan Sosial (Bansos). Salah satunya mengungkap terdapat masyarakat Kota Mataram yang menjadikan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai jaminan utang atau sitaan karena tidak mampu membayar utang. Baca Juga : Melenggang dengan Batik di Istana, Pj Gubernur NTB Tampilkan Pesona Batik Gembok di Hadapan Jokowi Menurut Kepala Dinsos Kota Mataram, Sudirman, praktik itu terjadi antar warga. Kartu PKH dijadikan jaminan untuk utang. Nilai kartu yang digadai, bervariasi, sekitar Rp300.000 hingga Rp500.000. Baca Juga : Zulkieflimansyah Tanggapi Polemik Stafsus : Dekat Pilkada, Biasa Lah Digoreng goreng Dikit Lantas kartu itu disita karena peminjam sekaligus pemilik akun tak mampu melunasi. Saat peminjam uang dan pemberi pinjaman masuk dalam satu Kartu Keluarga (KK), sitaan kartu PKH itu sering kali dipakai untuk mencairkan Bansos. Baca Juga : Melenggang dengan Batik di Istana, Pj Gubernur NTB Tampilkan Pesona Batik Gembok di Hadapan Jokowi Lalu ketika kartu PKH itu ingin ditebus, kata Sudirman, pemberi hutang malah menolak sehingga pemilik asli kartu tersebut mengadu ke Dinsos karena tak menerima manfaat. "Mereka melapor, mereka mau tebus tapi ditolak. Ada yang ngeluh tidak ada masuk bantuan, padahal sudah digesek (cairkan) oleh pemberi pinjaman," kata Sudirman, Senin, 2 Oktober 2023. Baca Juga : Zulkieflimansyah Tanggapi Polemik Stafsus : Dekat Pilkada, Biasa Lah Digoreng goreng Dikit Sudirman mengatakan, ada dua kemungkinan pemicunya, adanya kebutuhan mendesak namun tidak punya uang, atau karena terlilit utang. Dengan adanya kasus tersebut, Dinsos Kota Mataram mengambil tindakan tegas dan beberapa langkah konkret: Baca Juga : Melenggang dengan Batik di Istana, Pj Gubernur NTB Tampilkan Pesona Batik Gembok di Hadapan Jokowi Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) tidak boleh dipindahtangankan atau dipegang sendiri oleh pemilik kartu. Melalui Pendamping Sosial PKH dan pendampingan program lainnya, tetap dilakukan edukasi dan sosialisasi saat pertemuan. Hal tersebut sebagai antisipasi resiko-resiko yang terjadi terhadap KPM saat kartu digadaikan atau dipindah tangankan. Membuat Surat Edaran untuk tidak melakukan pengumpulan kartu atau mobilisasi kartu oleh pihak agen. Mengedukasi masyarakat untuk tidak menjaminkan, ijon bahkan menggadaikan kartu kepada Agen . Melakukan rekon dengan pihak penyalur Bank Himbara (BRI), PT. Pos dan pihak lainnya (pendamping PKH, TKSK, PSM, Agen Penyalur) untuk menemukan solusi bersama menghindari perilaku gadai kartu dan ijon kartu oleh KPM. Jika terjadi gadai kartu, maka akan dilakukan mediasi antara KPM penggadai dan penerima gadai. Dinas sosial atau pendamping sosial sebagai lembaga mediasi untuk mencari solusi. Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Mentaram merupakan bagian yang terpenting dalam melakukan edukasi dan sosialisasi kepada KPM untuk pencegahan gadai kartu. Melakukan pelayanan setiap harinya sesuai jam kerja.Pelayanan pengaduan juga dilakukan oleh masing-masing kelurahan dengan sistem terjadwal. (MKR) Baca Juga : Zulkieflimansyah Tanggapi Polemik Stafsus : Dekat Pilkada, Biasa Lah Digoreng goreng Dikit