Kemendikbudristek Tegaskan Formasi PPPK Guru 2023 Belum Cukupi Kebutuhan Daerah

Mataram (NTB Satu) – Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru 2023 yang dibuka, ternyata masih belum bisa memenuhi kebutuhan guru di Indonesia. Pasalnya, dari jumlah kebutuhan guru PPPK sebanyak 601.174 formasi, pemerintah daerah hanya membuka 296.059 formasi. Sehingga membuat jumlah guru yang diajukan dan yang bisa direkrut belum mencukupi. "Tahun ini, kita mengajukan kebutuhan 601.174 formasi, tetapi setelah kita melakukan berbagai upaya, formasi di tahun 2023 baru 296.059. Persentasenya masih kecil untuk formasi ini," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, dikutip dari rilis GTK Kemendikbudristek, Jumat, 22 September 2023. Menurut Nunuk, dengan jumlah formasi tersebut masih banyak kebutuhan guru yang belum terpenuhi, utamanya di sekolah negeri. Ia menyebut masih banyak prioritas satu (P1) yang masih belum juga mendapatkan formasi. "Itu karena memang di kebutuhan usulan daerah tidak bisa terakomodir. Itu jumlahnya 12.276, ini yang belum dapat kuota formasi di tahun ini," ungkapnya. Baca Juga : Presiden dan Menteri Dipastikan Hadir Saat MotoGP Mandalika 2023 Awasi Kenaikan Harga Kamar Hotel Jelang MotoGP, Pemprov NTB Buat Satgas Begini Alasan Indonesia Bisa Jadi Negara Terbanyak Pemain Judi Slot Online PDIP Dukung Sikap Tegas Pj. Gubernur NTB, Lalu Budi: Birokrasi Harus Tegak Lurus Video: Kesaksian Korban Selamat Kecelakaan Exit Tol Bawen Nunuk mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai upaya agar P1 bisa terakomodir di tahun ini, salah satunya dengan memperbaiki peta linieritas. "Misalnya, guru Bahasa Inggris linier dengan guru kelas SD. Kemudian, Prakarya dan Kewirausahaan (PKWU) dari P1, itu kita bisa masukkan ke mata pelajaran mereka, yang bisa masuk PKWU kan banyak mapel, ya," jelasnya. Sehingga tidak terserapnya P1 itu, kata Nunuk, bisa teratasi. “Karena penyebab P1 tidak bisa terserap maksimal karena memang ada kebutuhan (yang lainnya) sehingga tidak dibuka formasinya, ada juga yang kelebihan kapasitas," lanjutnya. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan guru, pada tahun ini pihaknnya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan seleksi kompetensi tambahan, dengan bobot 30 persen yang akan dinilai oleh Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). "Kita menawarkan kompetensi tambahan itu, karena sebenarnya guru-guru yang tes itu sudah mengabdi lama, yang kalau dari sisi pengetahuan kompetensinya tidak diragukan lagi. Tetapi pemerintah daerah perlu melihat sebenarnya kompetensi kepribadian dan sosialnya seperti apa," ujarnya. Ada sembilan indikator dalam kompetensi tambahan itu, yakni aspek moral, spiritual, kematangan emosional, keteladanan, interaksi pembelajaran, keaktifan dalam organisasi profesi, kedisiplinan dan tanggung jawab, perilaku inklusif, dan kepedulian terhadap perundungan. Baca Juga : Presiden dan Menteri Dipastikan Hadir Saat MotoGP Mandalika 2023 Awasi Kenaikan Harga Kamar Hotel Jelang MotoGP, Pemprov NTB Buat Satgas Begini Alasan Indonesia Bisa Jadi Negara Terbanyak Pemain Judi Slot Online PDIP Dukung Sikap Tegas Pj. Gubernur NTB, Lalu Budi: Birokrasi Harus Tegak Lurus Video: Kesaksian Korban Selamat Kecelakaan Exit Tol Bawen Pada seleksi PPPK 2023, Kemendikbudristek juga memberlakukan tes situational judgement test, yang lebih menceritakan tentang masalah pembelajaran di kelas, kemudian guru memilih opsi untuk solusi dari permasalahan yang dihadapi. "Opsi ini tidak bisa bertukar karena di dalam opsi itu tidak tahu mana yang benar dan yang salah. Tetapi ada bobot di antara jawaban tersebut, dan dikerjakan sendiri oleh guru yang bersangkutan,” terangnya. Jika pemda tidak membuat kebijakan bobot 30 persen untuk seleksi kompetensi tambahan, sambungnya, maka bobot skor situational judgement test menjadi 100 persen. "Ini yang membedakan dengan kementerian/lembaga lain terkait seleksi PPPK guru tahun ini,” tuturnya. Pendaftaran PPPK guru tengah berlangsung mulai tanggal 20 September sampai 3 Oktober 2023 mendatang. Semua peserta diwajibkan membuat akun baru untuk memastikan mereka masih ada dan belum diterima di pekerjaan lain. “Harapannya, dengan seluruh proses tersebut, setelah sanggah dan dilakukan seleksi kompetensi oleh pemerintah daerah, semoga bisa diumumkan di tanggal 4-13 Desember 2023," tutupnya. (JEF) Baca Juga : Presiden dan Menteri Dipastikan Hadir Saat MotoGP Mandalika 2023 Awasi Kenaikan Harga Kamar Hotel Jelang MotoGP, Pemprov NTB Buat Satgas Begini Alasan Indonesia Bisa Jadi Negara Terbanyak Pemain Judi Slot Online PDIP Dukung Sikap Tegas Pj. Gubernur NTB, Lalu Budi: Birokrasi Harus Tegak Lurus Video: Kesaksian Korban Selamat Kecelakaan Exit Tol Bawen