Rapor Merah Rekam Jejak Konflik Agraria Tiga Bacapres

Mataram (NTB Satu) - Konflik agraria yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau saat ini menjadi perhatian publik. Penduduk asli Rempang menolak digusur ketika wilayah mereka akan dibangun sebuah Proyek Strategis Nasional (PSN) Eco City. Ngomong-ngomong masalah konflik agraria menjelang dilaksanakan Pemilu 2024, ternyata tiga Bacapres yang paling diunggulkan saat ini tidak lepas dari permasalahan tersebut. Misalnya Anies Baswedan, ia diberi rapor merah oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 2021 lalu. Terdapat sepuluh indikator dalam rapor tersebut, salah satunya konflik agraria. Menurut LBH Jakarta, warga Jakarta masih dihantui aksi penggusuran ketika dinahkodai Anies dengan menjalankan Pergub Nomor 207 Tahun 2016. Berita Terkini : Unram Segera Terapkan Aturan Tidak Wajib Skripsi Tahun Ini Tertarik Ambil Beasiswa S2 dan S3 di University of Oxford ? Berikut Syaratnya Panggung Festival Bima Ramah Ambruk, 2 Orang Dilarikan ke Rumah Sakit Jadwal Piala Dunia U-17, Indonesia Mulai Main Tanggal 10 November 2023 Sekarang, Besaran DAU Pendidikan ke Daerah Tergantung Hasil Rapor Pendidikan Misalnya, sebanyak 550 keluarga harus angkat kaki dari Kampung Bayam demi pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) pada Agustus 2020. Kemudian penggusuran paksa warga Menteng Dalam dengan dalih penanggulangan banjir pada 30 Maret 2021. Masih dari LBH Jakarta, 81 persen penggusuran dilakukan secara sepihak dan 77 persen di antaranya berakhir tanpa solusi bagi korban. "Ini menjadi bahan yang sangat bermanfaat bagi kami untuk terus-terusan melakukan perbaikan, untuk terus melakukan koreksi, sehingga kita bisa memastikan kota ini bisa maju dan warganya bahagia," kata Anies menjawab persoalan tersebut, 19 Oktober 2021,seperti video unggahan Instagram @narasinewsroom. Sementara Ganjar Pranowo, tak bisa lepas dari dua persoalan, yaitu Wadas dan Kendeng. Menurut pengamat, izin operasi semen di Kendeng pada 2017 lalu akan merusak mata pencaharian ratusan petani. Operasi itu berpotensi mencemari mata air dan merusak ekosistem pertanian Berita Terkini : Unram Segera Terapkan Aturan Tidak Wajib Skripsi Tahun Ini Tertarik Ambil Beasiswa S2 dan S3 di University of Oxford ? Berikut Syaratnya Panggung Festival Bima Ramah Ambruk, 2 Orang Dilarikan ke Rumah Sakit Jadwal Piala Dunia U-17, Indonesia Mulai Main Tanggal 10 November 2023 Sekarang, Besaran DAU Pendidikan ke Daerah Tergantung Hasil Rapor Pendidikan Lalu di Wadas, warga menolak penambangan batu andesit dan pembangunan Bendungan Bener di Wadas, Purworejo, yang menyeruak pada awal 2022 imbas konflik panas antara warga dengan kepolisian. Proyek itu disebut berpotensi merusak 28 mata air warga desa dan merusak lahan pertanian. Kemudian Prabowo Subianto. Pada isu agraria, ia selalu dikaitkan dengan penguasaan lahan 361 hektare lebih di Aceh dan Kalimantan. "Katanya saya kuasai ratusan ribu di beberapa tempat, itu benar. Tapi, itu adalah HGU (Hak Guna Usaha). Itu adalah milik negara. Jadi, setiap saat negara bisa ambil kembali. Dan kalau untuk negara saya rela mengembalikan itu semua. Tapi, daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola. Karena saya nasionalis dan patriot," kata Ketum Gerindra itu, 18 Februari 2019. Selain itu, ia juga pernah ditunjuk mengurus proyek food estate di Sumatera dan Kalimantan. Namun proyek tersebut menuai kritik karena banyak yang mangkrak, bahkan ada yang berjalan sebelum terbit Amdal. Proyek itu banyak mengubah fungsi hutan dan menimbulkan berbagai dampak lingkungan. Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Zenzi Suhada pada 14 September 2023 menyebut, penguasaan sumber daya alam selalu menjadi modal logistik potensial dalam kontestasi politik. (MKR) Berita Terkini : Unram Segera Terapkan Aturan Tidak Wajib Skripsi Tahun Ini Tertarik Ambil Beasiswa S2 dan S3 di University of Oxford ? Berikut Syaratnya Panggung Festival Bima Ramah Ambruk, 2 Orang Dilarikan ke Rumah Sakit Jadwal Piala Dunia U-17, Indonesia Mulai Main Tanggal 10 November 2023 Sekarang, Besaran DAU Pendidikan ke Daerah Tergantung Hasil Rapor Pendidikan