Berdayakan DBH-CHT 2023, RSJ-MS NTB Inisiasi Program yang Dekatkan Diri dengan Masyarakat

Mataram (NTB Satu) – Sebagai salah satu penghasil cukai dan tembakau yang cukup besar, Provinsi NTB menjadi salah daerah yang turut memanfaatkan Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) tahun anggaran 2023. Kemudian, Pemerintah Provinsi NTB melalui Rumah Sakit Jiwa-Mutiara Sukma (RSJ-MS) NTB turut mengelola DBH-CHT tahun anggaran 2023.

Direktur RSJ-MS NTB, dr. Wiwin Nurhasida mengatakan bahwa pihaknya lebih menekankan program-program yang langsung menyasar masyarakat. Sebab, gangguan kejiwaan, oleh sebagian masyarakat, dianggap cukup tabu.

“Kami ingin sekali mendekat langsung ke masyarakat. Kemudian, kami ingin terus menyosialisasikan program-program pelayanan RSJ-MS NTB serta upaya promosi kesehatan jiwa,” ungkap dr. Wiwin, Kamis, 14 September 2023.

dr. Wiwin menceritakan bahwa masyarakat menunjukkan respons yang sangat bagus manakala menyambut program-program dari RSJ-MS NTB yang mengandalkan DBH-CHT tahun anggaran 2023. Hal itu terlihat dari jumlah pengunjung setiap minggunya dalam program Pojok Healing yang dilaksanakan di kawasan Car Free Day, Udayana.

“Semoga saja apa yang telah kami jalankan benar-benar membawa manfaat dan berkah untuk masyarakat,” tandas dr. Wiwin.

Mengenal Cukai dan Ketentuannya

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Kemudian, ada beberapa kriteria sehingga barang-barang tertentu dapat dikenakan cukai, yaitu konsumsinya perlu dikendalikan; peredarannya perlu diawasi; pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Hal ini juga diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Untuk diketahui, hasil tembakau merupakan barang yang dikenai cukai bertarif paling tinggi. Berikut ketentuannya:

Berita Terkini:

• PPK SMK Dikbud NTB Diminta Lengkapi Dokumen Proyek Kabid Terjaring OTT
• Heboh Dugaan Korupsi DAK Dikbud NTB, Pemprov Kejar Penyelesaian Syarat Penyaluran Tahap 3
• Mobil Terseret Banjir Bandang di Bima
• Buntut OTT Kabid SMK, Alokasi DAK Rp99 Miliar Dikbud NTB Jadi Atensi 3 Kementerian

A. Untuk yang dibuat di Indonesia:

1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik.
2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

B. Untuk yang diimpor:

1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk
2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

Tarif cukai dapat diubah dari persentase harga dasar menjadi jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan barang kena cukai atau sebaliknya atau penggabungan dari keduanya. Sebagaimana definisi dan kriteria barang kena cukai, tarif cukai juga diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Larangan dan Sanksi

Sebagai informasi, salah satu pelanggaran terhadap cukai adalah peredaran rokok ilegal. Pengedar ataupun penjual rokok ilegal termasuk melakukan pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai pelanggaran pidana. Sanksi untuk pelanggaran tersebut mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Ancaman pidana ini diatur dalam pasal 57 dan pasal 58 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

Dalam Pasal 57, “Setiap orang yang tanpa izin membuka, melepas, atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Dalam pasal 58, “Setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Pemanfataan Hasil Cukai

Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Mataram, Adi Cahyanto mengatakan, cukai adalah instrumen penerimaan negara. Selain pengendalian, cukai dapat berdampak pada penerimaan negara. Karena, terdapat pungutan yang masuk ke negara melalui cukai.

“Jadi, cukai bermanfaat untuk mengawasi peredaran. Apabila tidak terdapat pita cukai dalam bungkus rokok, kami akan melakukan penindakan,” beber Adi.

Sebagai informasi, salah satu pemanfaatan cukai berupa DBH-CHT yang dialokasikan setiap tahun di berbagai daerah, termasuk NTB.

Menurut Kepala Bappeda NTB, Dr. H. Iswandi, NTB memperoleh DBH-CHT lantaran menjadi salah satu daerah yang paling produktif memproduksi tembakau dan menghasilkan cukai.

“Pemerintah provinsi serta pemerintah kota dan kabupaten harus bersinergi agar pemanfaatan DBH-CHT dapat tepat sasaran,” pungkas Iswandi. (GSR)