Mataram (NTB Satu) – Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB menggelar rapat terkait dengan akan diberlakukannya pemungutan Pajak Alat Berat (PAB) 2024, Senin 11 September 2023.
“Pajak Alat Berat merupakan nomenklatur jenis pajak baru yang diatur dalam UU HKPD,” kata Kepala Bappenda NTB, Hj. Eva Dewiyani, S.P,.
Kata dia, aturan ini merujuk pada Pasal 1 Angka 31 UU HKPD. Di mana Pajak Alat Berat merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
Berita Terkini:
- Gubernur NTB Nilai Satgas PPKS di Ponpes tak Urgen, Aktivis Anak: Justru Itu yang Belum Ada
- PPATK Sebut Korupsi dan Narkotika Jadi Kejahatan Tertinggi Tindak Pidana Pencucian Uang
- Sidang Perdana Gugatan Mobil Esemka dan Ijazah Digelar Besok, Jokowi Bakal ke Vatikan?
- Hakim Jatuhkan Vonis Dua Terdakwa Korupsi KUR BSI Petani Porang
Dalam UU HKPD mendefinisikan alat berat sebagai berikut:
Alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan”. (MIL)
