Mataram (NTB Satu) – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Dr. Iswandi menyampaikan paparan terkait substansi dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB tahun 2024-2026 dalam kegiatan fasilitasi RPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026, di Ruang Rapat Geopark Bappeda NTB, 14 April 2023.
Sejalan dengan Provinsi NTB, berdasarkan Inmendagri No. 52 Tahun 2022, Kabupaten Lombok Timur yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 pun sedang menyusun RPD.
Fasilitasi bersama Bappeda NTB menjadi salah satu proses untuk menyinergikan perencanaan dan target pembangunan antara kabupaten dengan provinsi.
“RPD 2024-2026 disusun dengan memperhatikan keselarasan dengan RPJMN, RPJPD NTB, RPJPD Lotim,” ucap Kepala Bappeda Lombok Timur, Zaidar Rohman.
Membuka paparan RPD, Zaidar menjelaskan hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lombok Timur Tahun 2018-2023. Misalnya kemiskinan, berdasarkan data BPS Kabupaten Lombok Timur, persentase kemiskinan selama lima tahun terakhir terus menurun. Sayangnya, walaupun sudah mencapai 15,14 persen pada 2022, persentasenya masih lebih tinggi daripada provinsi dan nasional.
Sementara pertumbuhan ekonomi Lombok Timur terus mengalami fluktuasi dengan didominasi tiga sektor utama, yaitu pertanian, perdagangan besar eceran, dan konstruksi.
Baca Juga:
- Doktor Najam Bagikan Pengalaman Selama Jabat Pjs Bupati Sumbawa: Banyak Cerita Haru
- BJS Lepas 7 Pemenang Hadiah Umroh, Titip Doa untuk “Tau dan Tana Samawa”
- Tinjau TPI di Labuhan Teratak, Pjs Bupati Sumbawa Siap Fasilitasi Alat Produksi Untuk Petani Garam
- DWP Sumbawa Gelar Pengajian, Tingkatkan Ilmu Agama dan Akhlak
Zaidar berharap, ke depannya, Lombok Timur serius mengembangkan sektor pariwisata, walaupun termasuk sektor rentan.
Capaian pembangunan lainnya, ia menjelaskan terkait Indeks Pembanunan Manusia (IPM). Walaupun terus mengalami kenaikan, namun IPM diakui cukup berat dinaikkan.
“Oleh karena itu, untuk target IPM kami tidak ingin muluk-muluk, bisa naik satu saja sudah bagus,” ujarnya.
Terkait indikator makro lainnya, menurutnya, walaupun tingkat pengangguran terbuka di Lombok Timur hampir sama kondisinya dengan Provinsi NTB yang mengalami fluktuasi karena bencana alam, non-alam, serta perkembangan perekonomian dunia, namun pada 2021 dan 2022 pasca pandemi Covid-19, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan yang sangat drastis yakni sebesar 2,79 persen pada 2021 dan 1,51 persen pada 2022.
“Untuk rasio, terus menunjukkan angka menurun, mudahan segera bisa mendekati nol,” tambahnya.
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, lahir 14 isu strategis. Untuk menyelesaikannya, disusun empat pilar pembangunan, yaitu: 1) Pembangunan manusia berkualitas, sehat, dan berdaya saing; 2) Pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik; 3) Pembangunan ekonomi inklusif; dan 4) Pembangunan lingkungan lestari dan tangguh bencana.
Untuk mencapai empat pilar tersebut, Lombok Timur sudah menerapkan beberapa indikator untuk mengukurnya, seperti IPM, Indeks Reformasi Birokrasi Tematik (IRBT), Indeks Desa Membangun (IDM), pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, laju inflasi, Indeks Infrastrukur Wilayah (IIW), IKLH, dan IRBI.
“Kita perlu samakan draf Langkah dengan semua OPD untuk mencapai target. Target ditetapkan sudah sesuai dengan kemampuan kami, oleh karena itu semoga bisa terlaksana,” tutupnya. (MKR)
