“Seharusnya pemerintah terkait seperti DLHK, pemerintah desa, itu punya program unggulan masing – masing yang bisa dikolaborasikan,”lanjutnya.
Di sisi lain, pemerintah desa yang terdahulu dianggap masyarakat sangat minim menyentuh program lingkungan. Namun pemerintahan desa yang baru tengah mencanangkan misi pembangunan TPS tiap dusun dan pengelolaan sampah berbasis teknologi akan tetapi terkendala pada masalah anggaran.
Sementara itu, Rombongan Mahasiswa Unram yang tengah menjalani masa KKN Periode Juni – Agustus 2023 memaparkan keinginan mereka untuk membuat program berbasis penanganan sampah dan lingkungan. Namun hal tersebut mendapatkan sambutan yang minim dari perangkat desa, karena dikhawatirkan tidak dapat terealisasi dengan baik.
“Masalah sampah menjadi persoalan yang cukup serius, terlebih lagi angka stunting di Desa Tanjung Luar yang cukup tinggi kan salah satu pencetusnya lingkungan tempat tinggal yang kotor. Ironisnya, semua dusun di sini tidak ada yang memiliki TPS. Kami mengharapkan perangkat desa bisa merangkul masyarakat agar bersama – sama mencari solusi untuk permasalahan ini”, ungkap Ayu. (STA)
Baca Juga :
- 8,1 Ton Sampah MXGP akan Dimanfaatkan DLH Kota Mataram
- Anggaran Kawasan Kumuh Mataram Distop, 81 Hektar Belum Tergarap
- Kota Mataram Belum Bebas dari Anjal dan Gepeng, Ini yang Dilakukan Dinsos
- Miris, Milenial di Kota Mataram belum Peduli Agenda Pemilu
- Beredar di Mataram Jasa Sewa Pacar, LPA Curigai Indikasi Prostitusi
