Mataram (NTB Satu) – Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah membawa seluruh bupati/walikota di NTB untuk bertemu langsung dengan Menteri PUPR Mochamad Basuki Hadimoeljono awal pekan kemarin di Jakarta. Pertemuan tersebut untuk meminta bantuan Kementerian PUPR melakukan intervensi terhadap sejumlah infrastruktur jalan di NTB.
Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB H. Ridwan Syah mengatakan, persoalan infrastruktur di NTB selalu menjadi tuntutan masyarakat, sementara kemampuan finansial daerah terbatas. Kementerian PUPR pun telah membuka pintu untuk membantu daerah melalui Inpres Jalan Daerah.
Dimana, pemerintah pusat akan membiayai infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Pemprov NTB dan 10 kabupaten/kota memiliki usulan masing-masing ke Kementerian PUPR. Total nilainya sekitar Rp1,5 triliun.
“Total usulan kita dari Provinsi hampir 500 miliar. Usulan tiap kabupaten/kota juga rata-rata sekitar 100 miliar. Sehingga sekitar Rp1,5 triliun usulan kita,” kata Ridwan Syah Jumat 19 Mei 2023.
Ia mengatakan, Menteri PUPR memberikan dua respons terhadap usulan dari NTB. Pertama yaitu langkah yang dilakukan pemda di NTB sudah tepat, dimana saat pemda tak mampu membiayai seluruh kebutuhan infrastruktur masyarakat, maka bisa diusulkan ke pusat.
Selanjutnya Menteri Basuki merespons baik usulan dari Pemprov NTB dan 10 kabupaten/kota dengan syarat bahwa semua ruas jalan yang telah diusulkan itu memenuhi readiness creteria yang meliputi desain, dokumen lingkungan, serta tak ada masalah terkait pembebasan lahan.
“Dari semua persyaratan itu, hampir semua sudah kita penuhi dari jalan provinsi. Nah kabupaten/kota juga melalui kepala daerahnya sudah menyampaikan itu,” kata Ridwan Syah.
Inpres Jalan Daerah ini akan turun selama dua tahun yaitu tahun 2023 dan 2024. Di tahun ini, proses lelang oleh Balai Jalan Nasional dimulai bulan Mei ini di sejumlah ruang jalan di NTB yang sudah disetujui oleh Menteri PUPR sebesar Rp428 miliar.
“Misalnya ruas jalan Lembar – Gili Mas sepanjang 7,5 Km 91 miliar. Kemudian ruang jalan Wila Maci – Karumbu dan Karumbu – Sape di Kecamatan Langgudu yang rusak parah itu dengan anggaran 92 miliar,” terangnya.
Selain dua ruas jalan tadi, Kementerian PUPR juga akan melakukan perbaikan jalan di wilayah Samota Kabupaten Sumbawa dengan anggaran sebesar Rp176 miliar.(ZSF)
Lihat juga:
- Sinergi Mahasiwa KKN PMD Unram dan Pelaku UMKM Desa Teros Bangun Ekonomi Lokal melalui Transformasi Branding
- Lebih dari Sekadar Helm dan Rompi, AMMAN Tanamkan K3 sebagai Gaya Hidup
- Pelantikan Serentak Kepala Daerah 6 Februari 2025 Bakal Diundur
- Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tunggu Kebijakan Pusat, Pemprov NTB Minta Honorer Sabar
- PT Autore Sebut Aktivitasnya di Perairan Sekaroh Legal
- Tarik Ulur Kepentingan Hambat Pembangunan Pariwisata Meang, Warga dan Wisatawan Jadi “Korban”
