Mataram (NTB Satu) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB telah berhak menangani kasus zero un-procedural migrant dengan pendekatan hukum. Hal tersebut, sesuai dengan Undang-undang Nomor. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Kepala Disnakertrans NTB, I Gede Putu Aryadi tengah menagani tujuh kasus penanganan zero un-procedural migrant. Disnakertrans NTB berhak untuk menangani permasalahan zero un-procedural migrant dengan penegakan hukum.
“Kami berharap pelaku yang menyalurkan zero un-procedural migrant dapat jera. Sebab, kami dapat memberikan tindak pidana berat, tidak hanya tindak pidana ringan,” ujar Gede, Senin, 8 Mei 2023.
Gede sebenarnya tidak ingin memenjarakan orang-orang. Namun, apabila kasus zero un-procedural migrant telah terlalu membahayakan banyak pihak, Gede harus bertindak.
“Karena, ini menyangkut nyawa masyarakat. Kami berkomitmen untuk memberi efek jera dengan bertindak tegas,” terang Gede.
Disnakertrans NTB juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Aparat Penegak Hukum. Kami mengharapkan agar calon PMI tidak terpengaruh oleh janji-janji manis dari para tekong.
“Kami berkomitmen untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan standar ketentuan. Kami berharap seluruh upaya untuk memangkas praktik zero un-procedural migrant dapat membuahkan hasil yang baik,” tandas Gede. (GSR)
Lihat juga:
- Kejari Loteng Masih Periksa Saksi, Kasus Pengadaan Dum Truk Tunggu Hitung Kerugian Negara
- BPKP NTB Tak Lanjut Audit, Jaksa Cari Alternatif Lain Hitung Kerugian Kasus PKK Dompu
- Jalan di Tempat, Proses Hukum Kasus Tambang Sekotong Disebut “Zonk”
- Jalan Banyu Urip Rusak Berbulan-bulan, Pemkab Lombok Barat Klaim Perbaikan Dimulai Mei atau Juni
- Di Tengah Isu Kelangkaan, LPG di Lobar Dipastikan Aman: Distribusi Masih Normal
- Efek Tragedi Tibu Ijo, Wisata Air Terjun Gunung Sari Mendadak Sepi, UMKM Ikut Terimbas
