Mataram (NTB Satu) – Selamat dari memanasnya perang saudara di Sudan, 10 orang mahasiswa NTB berhasil tiba di Bandara Internasional Lombok pada Rabu, 3 Mei 2023 sore. Dengan tibanya 10 mahasiswa ini, menambah gelombang pemulangan WNI asal NTB. Sebelumnya tercatat 23 orang sudah dievakuasi gelombang pertama dan kedua.
Kedatangan mereka pada gelombang ketiga ini disambut Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan dr. Nurhandini Eka Dewi. Mantan Kadikes Provinsi NTB ini mengatakan, Pemerintah Daerah NTB terus berkoordinasi terkait keadaan pelajar atau pun mahasiswa yang sedang menjalani Pendidikan di sana.
Adapun 10 orang mahasiswa yang telah tiba di Bandara Internasional Lombok 4 di antaranya berasal dari daerah Bima.
“Ada 4 orang yang asalnya dari Bima, untuk sementara mereka menginap dulu di Mataram Rencananya akan pulang Kamis ini,” ujar Eka saat menyambut 10 Mahasiswa di Bandara Internasional Lombok, Rabu, 3 Mei 2023.
Perihal keberlanjutan pendidikan mahasiswa korban perang sudan ini belum ada kepastian. Eka menuturkan, persoalan ini akan diputuskan dengan mempertimbangkan Keputusan Pemda NTB dan kampus asal mereka. Ada pula opsi lainnya untuk melanjutkan sekolah disini atau mendapat bantuan Beasiswa NTB.
Karena itu, pihaknya akan terus memantau situasi dan kondisi perang yang tengah berkecamuk di Sudan. Hal itu untuk menentukan nasib pendidikan para mahasiswa korban perang yang sudah tiba di NTB.
“Kita sedang memantau perkembangan kondisi di Sudan. Disamping itu kita tetap memikirkan alternatif penyelesaian untuk pendidikan mereka. Setelah itu baru bisa mengambil langkah terbaik,” tutup Eka.
Nama – nama mahasiswa asal NTB yang menjadi korban perang Sudan tiba di Lombok, Rabu 3 Mei 2023.
• Abdullah
• Bima Fajriansyah
• M. Agnia Ul Ulum
• Mahwandi
• Murzany
• Rahmatullah Hidayat
• Riki Janwir
• Ridho Royyan Al Hammam
• Turmudzi
• Yoyok Suparman Hadi
(STA)
Lihat juga:
- Mahfud MD Puji Putusan Mahkamah Konstitusi Hapus Ambang Batas Threshold
- Pemkab Bima Buka Suara Soal Adanya Dugaan Rekayasa Data Peserta PPPK
- Data Seleksi PPPK Kabupaten Bima Diduga Direkayasa
- DPRD NTB Minta APH Serius Tangani Kasus Peredaran Narkoba
- Mahkamah Konstitusi Hapus Syarat Ambang Batas Pencalonan Presiden 20 Persen
- Disebut Terlibat dalam Proses Evaluasi APBD NTB, Tim Iqbal-Dinda: Tidak Ada Kewenangan Kami Lakukan Sinkronisasi
