Mataram (NTB Satu) – Beredar informasi permintaan uang kepada sejumlah guru honorer yang lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Informasi beredar, permintaan uang kepada guru lulus PPPK di Kota Bima dan Kabupaten Bima.
Informasi tersebut langsung dibantah oleh Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB wilayah Kota dan Kabupaten Bima, Drs. H. Anwar Hamzah S.H., M.Si.
“Kami pastikan permintaan uang terkait seleksi PPPK tidak ada, karena hingga saat ini tidak ada laporan yang diterima,” ungkap Anwar, Senin, 20 Maret 2023.
Meskipun ditemukan, kata Anwar, dirinya menegaskan akan memproses dan menyelesaikannya secara hukum. “Kalau ada, kita akan ambil sikap tegas dan menyelesaikan secara hukum,” tegasnya.
Info beredar, yang melakukan permintaan tersebut adalah salah satu Kepala Sekolah di Kabupaten Bima. Namun, tidak hanya meminta uang, bahkan menggunakan nama Gubernur NTB sebagai alasan melakukan kegiatan itu.
Seleksi PPPK formasi guru pun secara teknis dikerjakan langsung Kepala Sekolah bersama Dikbud Provinsi NTB. “KCD tidak terlibat seleksi PPPK, sesuai petunjuk pelaksaan dan teknis ada di Kepala Sekolah dan Dinas,” jelas Anwar.
KCD Kota dan Kabupaten Bima pun meminta para guru tidak mempercayai omongan dari oknum tertentu. Termasuk Kepala Sekolah walaupun memiliki kedekatan dengan Gubernur.
“Jangan mudah percaya, karena tidak ada arahan atau perintah permintaan uang. Sebab, seleksi PPPK ini gratis, terbuka, dan transparan,” ujar Anwar.
Jika masyarakat menemukan adanya praktik tersebut, lanjut Anwar, diminta untuk melaporkan ke KCD setempat atau aparat penegak hukum. Sehingga bisa langsung diproses, penerimanya maupun pemberi.
“Saya ingatkan juga kepada semua Kepala Sekolah agar fokus mengurus tanggung jawabnya sebagai pimpinan sekolah. Tidak menjadi calo PPPK,” pungkas Anwar. (JEF)
