Mataram (NTB Satu) – Dugaan praktik kecurangan yang terjadi saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun-tahun sebelumnya, membuat Dikbud Provinsi NTB terus berbenah untuk mensukseskan pelaksanaan PPDB 2023.
Praktik kecurangan yang sering terjadi, yakni pada jalur zonasi dengan menggunakan Kartu Keluarga (KK) sebagai salah satu syarat pendaftarannya. Hal ini perlu diperhatikan, karena pelaksanaan PPDB dilakukan secara daring sehingga validasi data sangat penting.
Kepala Balai, Teknologi, Informasi, dan Data Pendidikan (BTIDP) Dikbud Provinsi NTB, Agus Siswoaji Utomo, S.Pd menjelaskan, pendaftaran PPDB yang secara daring ini memungkinkan orang mengedit data yang akan dipublikasi.
“Sekarang KK secara fisik sudah warna putih biasa, tidak lagi model warna biru seperti dulu sehingga tidak jauh berbeda KK yang asli dengan KK hasil fotokopian dan ini yang akan kami coba jelikan kepada masing-masing operator sekolah,” jelas Siswo saat ditemui ntbsatu.com, Jumat 3 Maret 2023.
Siswo menambahkan, nantinya data KK yang diunggah akan dicek terlebih dahulu apakah KK tersebut sudah sesuai dengan NIK yang ada. “Kami sudah dapatkan data KK yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sehingga nantinya akan dilakukan pengecekan dengan NIK dan hanya sampai disitu upaya kami di BTIDP untuk meminimalisir ruang untuk berbuat kekeliruan dan kesalahan,” tambahnya.
Nanti bakal ada rapat koordinasi dan pendampingan kepada operator sekolah juga, ungkap Siswo, tujuannya agar mereka mengetahui konten-konten dan fitur yang ada pada aplikasi PPDB tahun ini dan sejauh mana tugas dan fungsi dari operator saat PPDB telah dimulai.
“Operator sekolah menjadi garda terdepan yang melakukan pengecekan, verifikasi, dan validasi. Kalau kami tidak sampaikan seperti itu, tentu akan menjadi kesan yang kurang baik dan berpengaruh terhadap kualitas data yang didapatkan juga menjadi kurang baik,” pungkas Siswo. (JEF)
