Mataram (NTBSatu) – Menteri Pertanian RI, Dr. Andi Amran Sulaiman berencana ke Pulau Sumbawa dalam rangka panen raya jagung pada Senin, 21 April 2025.
Namun begitu, keresahan petani jagung di NTB semakin memuncak. Harga jagung anjlok jauh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yakni Rp5.500 per kilogram.
Petani mengeluh. Dugaanya, gudang-gudang swasta dan Bulog membeli jagung dengan harga tidak layak dan menggunakan praktik yang merugikan petani.
Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) NTB, Ilham dengan tegas mendesak Menteri Pertanian agar tidak hanya hadir secara simbolik. Tetapi juga bertindak tegas dengan memberi sanksi keras kepada para pelaku usaha dan gudang yang terbukti melakukan pelanggaran.
Menurutnya, persoalan ini bukan lagi soal fluktuasi harga biasa. Namun sudah menyangkut keadilan dan martabat petani.
“Banyak gudang swasta dan bahkan Bulog sendiri membeli jagung di bawah HPP, dengan dalih kadar air melebihi 15 persen. Ini sangat manipulatif. Petani kehilangan puluhan hingga ratusan kilogram hasil panen hanya karena refaksi yang tidak masuk akal,” tegas Ilham.
Ia juga menyoroti maraknya praktik curang dalam pengukuran kadar air dan penimbangan. Alat tester yang gudang gunakan tidak sesuai standar dan membuka ruang besar bagi kecurangan.
Desakan terhadap Menteri Pertanian
Banyak petani mengaku rugi oleh alat timbang yang tidak transparan.
“Jika ada gudang-gudang yang curang, baik dalam pengukuran kadar air, penimbangan, maupun penetapan harga. Pemerintah harus segera mencabut izin operasional mereka dan menindak secara hukum. Sudah cukup petani jadi korban dari sistem yang dikuasai oleh tengkulak dan mafia jagung,” bebernya.
Ilham menegaskan, kunjungan Menteri Pertanian ke Sumbawa harus menjadi momentum untuk mengakhiri ketimpangan tata niaga jagung. Ia meminta Gubernur NTB dan Bupati se-Pulau Sumbawa agar bersikap tegas dan berpihak pada petani.
“Kalau pemerintah daerah dan pusat tidak berani menindak tegas pelaku-pelaku nakal ini, maka jangan salahkan jika ke depan petani memilih mundur dan produksi jagung nasional terancam. Jangan biarkan petani kita terus-menerus menjadi korban dari permainan harga dan sistem distribusi yang korup,” serunya.
Sebagai daerah penghasil jagung utama di Indonesia, Pulau Sumbawa memiliki peran strategis dalam ketahanan pangan nasional. Namun realitas di lapangan justru menunjukkan bahwa petani terus merugi akibat permainan harga. Belum lago regulasi yang tidak berpihak dan lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha.
PWPM NTB mendesak Kementerian Pertanian segera membentuk tim khusus untuk melakukan audit menyeluruh terhadap aktivitas gudang-gudang pembeli jagung di NTB, termasuk Bulog. Langkah nyata harus segera mereka lakukan sebelum kepercayaan petani terhadap pemerintah benar-benar hilang. (*)
