Mataram (NTBSatu) – Kabarnya, Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, bakal melakukan mutasi besar-besaran terhadap pejabat eselon II Pemprov NTB dalam waktu dekat.
Mutasi ini menjadi langkah perdana Iqbal-Dinda sejak resmi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.
Publik pun bertanya-tanya, apakah gebrakan ini mampu mewujudkan meritokrasi yang mereka janjikan. Di mana sebelumnya, Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) ingin menghadirkan meritokrasi di tubuh birokrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.
Pengamat politik sekaligus Dosen Antropologi Politik Universitas 45 Mataram, Dr. Alfisahrin menyebutkan, gagasan meritokrasi yang Iqbal-Dinda gaungkan bukanlah sesuatu yang baru.
Gagasan ini telah menjadi upaya pemerintahan sebelumnya, namun selalu kandas di tengah jalan.
“SDM kita di NTB memang belum mumpuni untuk mengimplementasikan sistem meritokrasi secara utuh. Kompetensi yang ada masih jauh dari harapan. Belum lagi, konflik kepentingan dari partai politik dan tim sukses turut menggerogoti penerapannya,” ujar Alfisahrin kepada NTBSatu, Sabtu, 15 Maret 2025.
Menurutnya, jabatan gubernur yang merupakan produk politik menjadi salah satu kendala utama.
Ketika keputusan ia ambil, bukan hanya faktor profesionalisme yang menjadi pertimbangan, melainkan juga tekanan dari pihak eksternal dan loyalis politik.
Mutasi Massal: Gebrakan Atau Sekadar Formalitas?
Kabarnya, pekan depan Iqbal akan melakukan mutasi sejumlah pejabat Pemprov NTB. Mereka rata-rata pejabat eselon II dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Informasinya, mutasi ini sudah mendapat restu dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.
Namun, pertanyaannya, apakah perombakan ini benar-benar berdasarkan kompetensi dan integritas, atau justru hanya akomodasi kepentingan politik yang dibungkus dengan janji meritokrasi?
“Upaya gubernur perlu kita apresiasi, karena beliau berusaha mengakselerasi birokrasi yang selama ini terlalu sibuk mengakomodasi kepentingan politik dibandingkan dengan profesionalisme,” ujar Alfisahrin.
Rekomendasi: Bukan Hanya Kompetensi, Pahami Kultur Politik!
Alfisahrin menekankan, Gubernur Iqbal perlu mempertimbangkan tiga hal utama dalam memilih pejabat strategis di pemerintahan: integritas, kultur politik, dan ekspektasi publik.
Pastikan selain memiliki karakter yang baik, orang-orang pilihan tersebut mampu memahami budaya politik NTB yang kompleks, dan keinginan masyarakat agar pemerintahan yang baru dapat melahirkan inovasi yang baru.
“Kompetensi tanpa pemahaman terhadap peta masalah dan harapan publik akan jadi sia-sia. Jangan sampai mutasi ini hanya mengganti aktor tanpa mengubah sistem yang rusak,” tambahnya.
Selebihnya, Alfisahrin menyebut upaya Iqbal untuk mengakselerasi birokrasi agar lebih profesional sebenarnya patut mendapat apresiasi.
Namun, selagi konflik kepentingan politik masih mendominasi pengambilan keputusan, janji meritokrasi hanya akan menjadi retorika kosong yang gagal terwujud.
Gebrakan besar-besaran ini seyogyanya menjadi momentum bagi Iqbal-Dinda untuk membuktikan bahwa janji meritokrasi bukan sekadar slogan politik.
Melainkan komitmen nyata untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih dan profesional menuju NTB yang Makmur dan Mendunia. (*)
