Mataram (NTBSatu) – Petani yang mengalami gagal panen akan mendapatkan bantuan sebesar Rp8 per hektare.
Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 6 Maret dan 5 April 2023 lalu. Saat ini Jokowi tengah menginstruksikan untuk memperpanjang pemberian bantuan kepada para petani yang mengalami gagal panen atau puso.
“Menindaklanjuti arahan Presiden, pemerintah melalui BNPB akan memberikan penggantian biaya produksi gagal panen akibat banjir senilai Rp8 juta per hektare kepada setiap petani yang terdampak,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 20 Januari 2024.
Muhadjir menambahkan bantuan tersebut bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) BNPB yang akan segera dialokasikan untuk para petani terdampak .
“Tadi telah diputuskan bahwa bantuan tersebut akan diberikan kepada mereka yang terdampak. Sudah disepakati, nanti pemerintah melalui BNPB disediakan dana sebesar Rp233 miliar,” ujarnya.
Berita Terkini:
- Pendaftar Seleksi Calon Pengurus Bank NTB Syariah Sudah 98 Orang
- Mei 2025 Bertabur Libur, Ini Tanggalnya!
- Wamen PKP Fahri Hamzah Minta Kepala Daerah Masifkan Peran Sistem, Bukan Kerja Pribadi
- Bupati Lombok Timur Lantik 13 Pejabat Guna Kejar Capaian PAD
Diketahui terdapat 136 Kabupaten dan Kota di 20 Provinsi yang terdampak gagal panen (puso) akibat banjir, dengan total lahan terdampak 54.690 hektare. Dan atas usul dari Menteri Pertanian coverage-nya akan diperluas menjadi Rp1 juta hektar.
Adapun untuk 2024, penyaluran bantuan ini akan dibayarkan melalui PT Jasindo. Namun, bagi petani yang telah mempunyai asuransi maka akan dibayarkan oleh PT. Jasindo dan kekurangannya akan diberikan oleh BNPB.
“Dan tidak hanya sebatas usul karena banjir, tapi juga karena kekeringan dan hama. Preminya 10 juta per hektar. Yang diusulkan. Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut sesuai dengan kesiapan fiskal kita,” tandasnya (STA)
