ADVERTORIAL

Manfaatkan DBHCHT 2022, RSJ-MS NTB Laksanakan Program Kegiatan Integrasi Lintas Sektor

Mataram (NTB Satu) – Sebagai salah satu agen pemerintah untuk mengurusi permasalahan kesehatan di NTB, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma (RSJ-MS) NTB turut dipercaya untuk mengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2022.

Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma NTB, dr. Wiwin Nurhasida mengatakan, untuk memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tahun anggaran 2022, pihaknya telah melakukan kegiatan integrasi lintas sektor yang berkaitan dengan kesehatan jiwa.

IKLAN

“Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan komitmen yang tinggi dari para stakeholder terkait kesehatan jiwa, baik di tingkat kabupaten dan kota mau pun provinsi,” ujar dr. Wiwin, Senin, 12 Desember 2022.

Maka dari itu, dr. Wiwin berharap seluruh pihak terkait dapat mendukung program yang telah diinisiasi oleh Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma NTB.

Kegiatan integrasi lintas sektor milik Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma NTB dibiayai oleh DBHCHT tahun anggaran 2022. Ketentuan terbaru mengenai penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DBHCHT telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 215/PMK.07/2021 dengan pokok pengaturan, yaitu empat puluh persen untuk kesehatan, kemudian lima puluh persen untuk Kesejahteraan Masyarakat (termasuk tiga puluh persen peningkatan kualitas bahan baku, peningkatan keterampilan kerja dan pembinaan industri dan dua puluh persen pemberian bantuan) serta sepuluh persen untuk penegakan hukum.

Sosialisasi tentang Pidana Rokok Ilegal

IKLAN

Pengedar ataupun penjual rokok ilegal termasuk melakukan pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai pelanggaran pidana. Sanksi untuk pelanggaran tersebut mengacu pada Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai.

Ancaman pidana ini diatur dalam pasal 54 dan pasal 56 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

Dalam Pasal 54, “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Maka dipidana dengan pidana Penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang harus dibayar.”

Dalam Pasal 56, “Setiap orang yang menimbun, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-undang ini. Maka dipidana paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Bagaimana mengenal rokok ilegal?

Ciri-ciri rokok ilegal dengan metode sederhana, yaitu pengamatan secara langsung. Cirinya adalah rokok tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai bekas, rokok dengan pita cukai palsu, dan rokok dengan pita cukai salah peruntukan.

Maka siapapun yang sedang menjalankan bisnis rokok dengan cukai ilegal, maka disarankan hentikan dari sekarang. Hal ini gencar disosialisasikan stakeholders yang terlibat, seperti Bea Cukai, Sat Pol PP Provinsi NTB, Bappeda NTB, serta Pemda Kabupaten dan Kota. (GSR)

IKLAN

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button