Mataram (NTB Satu) – Protes mandeknya penanganan kasus Pupuk Subsidi, ratusan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Suku Donggo Mataram (Himasdom) menggelar aksi demonstrasi di Mapolda NTB, Senin 21 November 2022.
Himasdom menilai bahwa, Polda NTB tidak pernah serius melindungi dan menegakan hukum yang menyangkut kepentingan Petani. Padahal atensi Polda menyelidiki kasus tersebut dimulai tiga tahun lalu.
Himasdom juga menuding bahwa, Kapolda NTB, Irjen. Djokopoerwanto gagal menjadi pimpinan Polisi dikarenakan tidak mampu bersikap tegas pada Ditreskrimsus Polda NTB yang menangani kasus pupuk subsidi.
“Kasus sudah masuk tahap penyidikan, tanpa diumumkan pada publik. Kapolda NTB tidak punya niat baik dan ketegasan membongkar mafia pupuk yang bercokol di Bima dan Dompu selama beberapa tahun terakhir. Kapolda tidak punya kepedulian memberikan jaminan kepastian dan keadilan hukum untuk Petani,” ujar Kordinator Lapangan (Korlap), Novel Amidin dalam orasinya.
Novel menegaskan bahwa hampir satu dasawarsa petani NTB dicekik mafia Pupuk Subsidi. Dimasyarakat Bima dan Dompu katanya setiap tahun mengeluhkan, memprotes, dan melakukan aksi sosial untuk membersihkan hama sosial yang merampas hak petani. Menurutnya, mafia pupuk turut disokong keengganan Polisi menegakan aturan secara berkeadilan dan berintegritas.
“Proses Penyelidikan kasus berlangsung selama tiga tahun. Setahun lalu Kapolda NTB dan Gubernur NTB mengklaim mengatensi persoalan Pupuk. Hari-hari ini masih saja petani dicekik mafia, kelangkaan dan kemahalan harga pupuk terjadi disetiap desa yang Adi Bima dan Dompu. Polda NTB mengabaikan fakta bahwa setiap tahun masyarakat keluhkan, protes, dan melakukan aksi terkait pupuk,” tegasnya.
Kordinator Umum Himasdom, Fahrun Khoemeini menyatakan bahwa Kapolda NTB tidak memahami penderitaan yang dialami Petani. Menurut ketua umum Himasdom itu, petani dicekik beragam masalah.
“Pada saat tanam diteror pupuk subsidi yang langka dan dijual sangat mahal hingga mencapai Rp. 250.000 per zak. Petani juga dicekik harga bibit yang tinggi sekali yang ditambah harga pestisida dan herbisida yang tidak terkendali. Sedang saat Panen petani diterpa harga pembelian yang anjlok. Atas nama Himasdom kita dukung Kapolda NTB bongkar mafia pupuk,” tegasnya, saat membacakan pernyataan sikap aksi.
Ketua Umum Himasdom itu menyerukan agar Kapolda NTB bertanggungjawab atas berjamurnya mafia pupuk.
“Kami mendesak Kapolda NTB segera mundur dari jabatannya jika tak mampu membongkar mafia pupuk. Percuma pak Djokopoerwanto jadi Kapolda bila mengurus mafia pupuk yang melakukan kejahatan dengan terangbenderang saja tidak mampu,” terang Mahasiswa FKIP Unram ini.
Menanggapi aksi Himasdom, sejumlah perwira tinggi Polda hadir menemui masa aksi. Salah perwira tinggi yang hadir tersebut mengklaim perwakilan Ditreskrimsus Polda NTB. Dia mengatakan bahwa penyelewengan pupuk di kabupaten Bima sudah memasuki Penyidikan.
“Sudah ada tersangkanya. Kemarin berkasnya sudah dilimpahkan tahap satu pada kejaksaan, untuk diteliti,” tegas perwakilan Ditreskrimsus Polda yang tidak ingin identitasnya disebutkan.
Disinggung siapa tersangka dan alasan penyidikan penyelewengan pupuk yang tidak diumumkan pada Publik oleh mahasiswa, perwakilan Ditreskrimsus tidak punya kapasitas menyatakan itu.
“Satu pintu, untuk siapa tersangkanya bisa dikoordinasikan pada Humas Polda NTB,” pungkasnya.
Sebagai informasi, saat berita ini dirilis, massa sedang melanjutkan perjalanan aksi di Kantor Gubernur NTB. (HAK)
