Soal Klaim Warga Terkait Lahan di Sekitar Sirkuit, ITDC Sarankan Tempuh Jalur Hukum

Mataram (NTB Satu) - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika masih menyisakan berbagai persoalan antara warga sekitar sirkuit dengan ITDC. Termasuk mengenai penyelesaian pembayaran lahan. Baik warga sekitar maupun ITDC, sama-sama saling klaim soal penyelesaian pembayaran lahan tersebut. Warga mengaku masih ada lahan yang belum terbayarkan, sementara pihak ITDC mengklaim persoalan itu sudah selesai. Baca Juga : Jukir Minimarket Pakai Mobil Viral dan Jadi Sorotan Netizen Vice President Legal ITDC, Yudhistira Setiawan menyatakan, pihaknya tetap berpegangan pada ketentuan hukum yang berlaku. Segala klaim yang ditujukan kepada ITDC, sebaiknya diselesaikan melalui jalur hukum. "Karena saat ini ITDC kan sudah memiliki sertifikat HPL sehingga penyelesaian masalah klaim tadi wajib diselesaikan di Pengadilan," kata Yudhistira, Senin, 9 Oktober 2023. Menurutnya, pengadilan merupakan forum yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalah tersebut. Karena selama masih saling klaim seperti ini, persoalannya tidak akan selesai. Baca Juga : Shuttle Bus Gratis di BIZAM Dipindahkan ke Eks Embarkasi Haji "Masalahnya kalau seandainya sudah punya HPL, kemudian kami diminta membayar klaim dari masyarakat, sementara HPL itu sudah bukti pelunasan pembayaran sejak tahun kapan itu, kalau kita bayar lagi sekarang kan kita jadi bayar dua kali. Ini di mata hukum kita salah," jelasnya. Yudhistira menegaskan, persoalan pembayaran lahan itu sudah diselesaikan oleh pendahulu ITDC sebelumnya, yakni LTDC. Karenanya sekitar tahun 2008 dan 2009 ITDC menerima sertifikat lahan tersebut dari pemerintah. "Kami tentu percaya sertifikat yang diberikan kepada ITDC oleh pemerintah adalah sertifikat yang sudah sah. Pastikan sudah melalui proses verifikasi," jelasnya. Baca Juga : Jukir Minimarket Pakai Mobil Viral dan Jadi Sorotan Netizen Data yang dipegang oleh masyarakat saat ini, kata Yudhistira, bukan jaminan sah secara hukum. Karena data kepemilikan tanah yang sah secara hukum adalah Sertifikat Hak Milik (SHM). Sementara data yang dimiliki oleh warga tersebut adalah data sporadik, yakni satu ketentuan atau dokumen yang diterbitkan oleh kepala desa setempat, yang hanya menyatakan penguasaan fisik bukan kepemilikan secara hukum. "Data yang dibawa oleh teman-teman yang klaim itu bukan sertifikat tapi data sporadik. Beda loh penguasaan fisik dengan kepemilikan," terangnya. Baca Juga : Shuttle Bus Gratis di BIZAM Dipindahkan ke Eks Embarkasi Haji Sehingga untuk bisa mengatakan apakah data sporadik itu data yang benar dan masyarakat merasa data itu kuat, maka pembuktiannya harus di pengadilan. "Bisa nggak dengan hanya negosiasi terus kemudian kita bayarkan, salah loh. ITDC punya sertifikat yang sudah pernah dilepas dan dibayarkan dulu kemudian bayar lagi," ungkapnya. Yudhistira pun mengaku, pihaknya sudah pernah melakukan pertemuan dan mediasi dengan masyarakat setempat, termasuk melakukan sanding data. Namun masih ada masyarakat yang belum terima dengan data tersebut. Atas dasar itu, pihaknya mempersilahkan kepada masyarakat untuk membuka jalur gugatan ke pengadilan untuk menciptakan kepastian hukum. Baca Juga : Jukir Minimarket Pakai Mobil Viral dan Jadi Sorotan Netizen "Kami pasti akan layani. ITDC itu bukan Corporation yang kebal hukum, kami pernah kalah loh. Kita dihukum untuk mengganti tanah karena data yang di ITDC tidak kuat, jadi itu kita tidak masalah kita bayar," tandasnya. Sebelumnya, pada Rabu, 4 Oktober 2023, masyarakat di sekitar KEK Mandalika mendatangi Kantor Gubernur NTB untuk melakukan audiensi dengan Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi. Pada kesempatan itu, masyarakat yang datang bersama kuasa hukum dan juru bayar ITDC, meminta kepada Pemprov NTB untuk menjadi jembatan dalam penyelesaian pembayaran lahan tersebut. Berdasarkan catatan mereka, total sekitar 245.857 meter persegi lahan warga yang berada di lingkar Sirkuit Mandalika belum dibayar oleh ITDC selaku pengelola kawasan. (MYM) Baca Juga : Shuttle Bus Gratis di BIZAM Dipindahkan ke Eks Embarkasi Haji