Mataram (NTB Satu) – Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) turut dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB. Salah satunya adalah pembangunan satu unit kandang bagi para peternak di Labangka, Kabupaten Sumbawa, NTB.
Kepala Bidang Budidaya Disnakeswan NTB, Suryadi mengatakan, selain menyalurkan ternak sapi, ia juga turut memfasilitasi kandang bagi peternak yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai pupuk oleh petani sektor tembakau.
“Pembangunan kandang bagi peternak dikerjakan oleh pihak ketiga, dalam hal ini kontraktor,” ujar Suryadi, ditemui NTB Satu di ruang kerjanya, Jumat, 28 Oktober 2022.
Di dalam Disnakeswan NTB, DBHCHT 2022 digunakan sebagai pembentukan unit pengolahan pupuk organik, terdiri dari bangunan, alat ternak, kandang ternak dan alat fermentasi.
“Pemberian kandang dilakukan lantaran peternak yang namanya telah terdaftar memang tengah membutuhkan kandang. Kami telah membangun satu kandang di Labangka,” tandas Suryadi.
Pembangunan satu kandang ternak di Labangka, diketahui didanai oleh Dana Bagi Hasil Cuka Hasil Tembakau (DBHCHT). Ketentuan terbaru mengenai penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DBHCHT telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 215/PMK.07/2021 dengan pokok pengaturan, yaitu empat puluh persen untuk kesehatan, kemudian lima puluh persen untuk Kesejahteraan Masyarakat (termasuk tiga puluh persen peningkatan kualitas bahan baku, peningkatan keterampilan kerja dan pembinaan industri dan dua puluh persen pemberian bantuan) serta sepuluh persen untuk penegakan hukum.
Sosialisasi tentang Pidana Rokok Ilegal
Pengedar ataupun penjual rokok ilegal termasuk melakukan pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai pelanggaran pidana. Sanksi untuk pelanggaran tersebut mengacu pada Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai.
Ancaman pidana ini diatur dalam pasal 54 dan pasal 56 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Bunyi pasal tersebut sebagai berikut:
Dalam Pasal 54 “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Maka dipidana dengan pidana Penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang harus dibayar”.
Dalam Pasal 56 “Setiap orang yang menimbun, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-undang ini. Maka dipidana paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
Bagaimana mengenal rokok ilegal?
Ciri-ciri rokok ilegal dengan metode sederhana, yaitu pengamatan secara langsung. Cirinya adalah rokok tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai bekas, rokok dengan pita cukai palsu, dan rokok dengan pita cukai salah peruntukan.
Maka siapapun yang sedang menjalankan bisnis rokok dengan cukai illegal, maka disarankan hentikan dari sekarang. Hal ini gencar disosialisasikan stakeholders yang terlibat, seperti Bea Cukai, Sat Pol PP Provinsi NTB, Bappeda NTB, serta Pemda Kabupaten dan Kota. (GSR)
