Mataram (NTB Satu) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) telah memberi jatah penerimaan calon Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 4.062 formasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.
Oleh karena itu, Pemprov NTB akan segera mengadakan penerimaan calon ASN 2022. Pemberian jatah tersebut, sesuai dengan keputusan dari Menteri PAN-RB.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, Muhamad Nasir mengatakan, 4.062 formasi tersebut hanyalah untuk lowongan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sementara itu, lowongan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), tidak mendapat jumlah formasi.
“Baik PPPK maupun CPNS, secara keseluruhan terhitung sebagai ASN,” ujar Nasir, Rabu, 14 September 2022.
Sedangkan, rincian mengenai 4.062 formasi PPPK, terdiri dari tenaga guru sebanyak 3.412 formasi, tenaga kesehatan sebanyak 446 formasi dan tenaga teknis sebanyak 204 formasi.
Pada proses rekrutmen ASN 2022, khusus untuk formasi tenaga guru tidak melalui seleksi.
“Khusus guru, akan diberlakukan perangkingan guru honorer yang lulus passing grade saat seleksi Guru PPPK 2021,” jelas Nasir.
Karena itulah, BKD NTB bakal bekerja sama dengan kepala sekolah, Kantor Cabang Dinas (KCD) Dikbud kabupaten dan kota serta Dinas Dikbud NTB. Sedangkan, untuk rekrutmen tenaga kesehatan dan tenaga teknis akan tetap melalui seleksi sama persis dengan tes CPNS.
Beberapa waktu lalu, Nasir telah mengusulkan untuk mendapatkan jumlah formasi PPPK yang tinggi. Sedangkan untuk CPNS, Nasir menyarankan agar terdiri dari 300 formasi. Namun, usulan jumlah formasi CPNS, tidak dikeluarkan Pemerintah Pusat.
“Kami hanya menerima formasi PPPK saja,” terang Nasir.
Mengenai jadwal pendaftaran dan seleksi, Nasir tengah menunggu arahan dari Kemenpan RB serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Untuk seleksi ASN 2022 ini, kemungkinan besar bakal dimulai sekitar Oktober serta November,” papar Nasir.
Penargetan mengenai surat keterangan pengangkatan ASN atau PPPK 2022, Kemenpan RB dan BKN menjadwalkan terbit pada Januari 2023.
Namun, proses tersebut bisa saja tersendat sementara lantaran menurut Nasir, Pemprov NTB memiliki anggaran yang sangat terbatas. (GSR)
