Mataram (NTB Satu) – Beredarnya informasi terkait adanya pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) di Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Lombok Timur mendapat sorotan dari berbagai pihak, mulai dari Ombudsman RI Perwakilan NTB hinga APH, dalam hal ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur.
Pasalnya dugaan pemotongan tersebut dilakukan oleh oknum dari pihak Pemerintah Desa setempat. Informasi tersebut mengemuka setelah beberapa dari masyarakat dibuat heran, lantaran bantuan yang harus diterima sejumlah Rp 900 ribu, namun menjadi Rp 600 ribu.
Sorotan pertama muncul dari Ombudsman RI Perwakilan NTB. Kepala Asisten Penanganan Laporan Sahabudin kepada Ntbsatu.com, mengatakan, dengan informasi yang beredar itu, Ombudsman NTB mengingatkan kepada Pemda Lotim, utamanya DPMD Lotim untuk segera meberi atensi, dalam hal ini mengklarifikasi dan mengecek adanya dugaan tersebut.
“Dugaan ini harus segera di atensi oleh pihak Pemda setempat (Lotim-red). Kalaupun itu dugaan itu benar, kami ingatkan kepada DPMD sebagai pengawas untuk segera mengambil tindakan dan Desa segera melakukan pengembalian,” katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, kegaitan semacam itu sudah masuk dalam tindakan tidak patuh dan masuk ke unsur maladministrasi. “Unsur maladministrasinya sudah masuk. Namun kita tunggu atensi dari Pemda. Seperti halnya yang terjadi di Loteng, kami saat itu membuat LHP dan sekarang oknum itu diberhentikan,” sambungnya.
Disambungnya, permasalahan tersebut harusnya diatensi oleh APH. Pasalnya dugaan itu bukan masuk dalam ranah delik aduan seperti pidana umum. “Harusnya tim saber pungli mulai turun meskipun tidak ada laporan masyarakat. Karena pemberitaannya sudah beredar di berbagai media,” cetusnya.
Terkait dengan itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lotim, Irwan Setiawan dikonfirmasi Ntbsatu.com menyampaikan, beredarnya informasi tersebut di media, akan menjadi atensi awal. Namun, dikatakan Irwan, pihaknya terlebih dahulu akan mendiskusikannya bersama jajaran.
“Saya tiga hari acara di Mataram, besok baru masuk kantor. Akan tetapi informasi tersebut akan kami diskusikan dahulu besok,” jawabnya singkat, dihubungi via Whatsapp.
Informasi yang dihimpun Ntbsatu.com, dugaan tersebut berawal dari pengakuan masyarakat yang heran lantaran dana BLT DD yang seharusnya didapati sejumlah Rp 900 ribu, dipotong menjadi Rp 600 ribu. Lebih naasnya lagi, masyarakat tidak diinformasikan alasan pemotongannya.
Salah satu staf yang ada di Desa tersebut bahkan mengakui adanya pemotongan itu. Namun dikatakannya untuk alasan pemotongan dirinya tidak mengetahui persis, pasalnya hanya mendapat perintah dari atasannya. (MIL)
