IKLAN
INFO NTB

Begini Jawaban Pemprov NTB Terkait Pertanggungjawaban APBD 2021

Mataram (NTB Satu) – Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah M.Pd., menghadiri Rapat Ke-III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah NTB Masa Persidangan II tahun sidang 2022 dalam rangka menjawab pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB menanyakan perihal Realisasi Pendapatan. Wagub menjawab, bahwa pendapatan NTB tidak mencapai target dikarenakan pemanfaatan kekayaan daerah yang terbatas akibat pandemi Covid-19.

IKLAN

“Semester I tahun 2022, pemerintah Provinsi NTB masih fokus untuk menyelesaikan pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga dengan tetap mempertimbangkan kondisi fiskal daerah,” ujar Rohmi, di Ruang Rapat Paripurna DPRD NTB, Rabu, 22 Juni 2022.

Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan kegiatan APBD tahun 2022 tetap melalui penyesuaian pelaksanaan.

Pada poin selanjutnya, menanggapi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Partai Amanat Nasional, Rohmi memaparkan, realisasi belanja modal 100 persen tidak tercapai akibat belanja Rumah Sakit Umum Provinsi NTB tidak memenuhi standar. Penentuan belanja daerah mengutamakan perbelanjaan yang bersifat wajib dan mengikat.

“Itu sesuai dengan amanat Permendagri no.77 tahun 2020 bahwa belanja atau hibah sosial dapat ditunaikan setelah pemenuhan belanja wajib,” terang Rohmi.

Dalam rapat paripurna tersebut, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa turut menyinggung perihal sekolah negeri dan swasta. Pemerintah Provinsi NTB tidak membedakan antara sekolah negeri dan swasta. Hal tersebut dibuktikan dari pemberian sarana dan prasarana, baik fisik dan non-fisik, peningkatan kapasitas kepala sekolah, peningkatan kapasitas guru, dan pelayanan sertifikasi bagi guru negeri dan swasta.

“Selain itu, kami memberikan peluang bagi para guru untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengikuti seleksi program guru penggerak, asalkan memenuhi seluruh kriteria yang telah ditetapkan,” tutur Rohmi.

Berkaitan mengenai pegawai daerah, Fraksi Partai Golkar pun melayangkan pertanyaan. Pemerintah Provinsi NTB tengah melakukan validasi data mengenai seluruh pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan P3K serta non-PNS dan non-P3K yang meliputi jabatan, tingkat pendidikan, masa kerja, lokasi tugas, dan sumber pembiayaan.

“Pegawai non-PNS dan non-P3K yang memenuhi syarat akan diikutkan seleksi PNS dan P3K,” papar Rohmi.

Bergeser ke bidang ekonomi yang ditanyakan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, pemerintah Provinsi NTB mengatakan, kondisi ekonomi dan keuangan daerah NTB tengah mengalami guncangan dalam empat tahun terakhir akibat bencana alam dan non-alam. Sehingga, mempengaruhi kondisi fiskal daerah. Hal tersebut, membuat pemerintah daerah dan bagian legislatif harus bekerja sama dalam memprioritaskan pemulihan ekonomi akibat bencana alam dan non-alam.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga menanyakan mengenai program beasiswa. Wagub menjawab, Pemerintah Provinsi NTB telah menyediakan program beasiswa bagi masyarakat miskin melalui program Beasiswa Miskin Berprestasi dan telah melewati proses seleksi.

Selain itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan turut mempertanyakan program pemulihan pascapandemi. Umi Rohmi, sapaan Wagub menjawab, Pemerintah Provinsi NTB tetap memprogramkan pemulihan ekonomi pascapandemi dengan mengalokasikan perbelanjaan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Perkembangan pariwisata dan pengembangan seni budaya masyarakat, menjadi poin terakhir yang ditanyakan oleh Fraksi Partai Perstuan Pembangunan. Melalui proses pembinaan, pemberdayaan, dan pemberian partisipasi serta kreasi yang luas pada setiap perhelatan yang terlaksanakan, pemerintah Provinsi NTB tetap berupaya untuk mengembangkan pariwisata dan pengembangan seni budaya masyarakat.

“Perlindungan terhadap seni dan budaya daerah juga sangat penting. Perlindungan tersebut bakal dibentengi oleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat melindungi berbagai kekayaan daerah yang bakal berdampak pada pertambahan nilai ekonomi kreatif,” ungkap Rohmi.

Program industrialisasi menjadi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Saat ini, ujar Wagub, proses industrialisasi tengah berjalan. Prioritas utama adalah keberpihakan pada industri kecil dan menengah. Sejalan dengan itu, pemerintah Provinsi NTB tetap melakukan pembinaan dan standarisasi produk.

“Demikianlah jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD NTB terhadap laporan kejelasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021,” pungkas Rohmi. (GSR)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button