Mataram (NTB Satu) – Memasuki semester kedua 2022, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berkoordinasi terkait potensi darurat kekeringan kepada pemerintah Provinsi NTB dan masyarakat. Rapat Koordinasi Siaga Bencana Kekeringan digelar di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB Rabu, 15 Juni 2022.
Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB, Rustian S.Si., Apt., M.Kes., mengatakan, rapat koordinasi siaga bencana kekeringan bertujuan untuk menyamakan persepsi seluruh pihak, dimulai dari tingkat pusat hingga pedesaan. Sebab, sebentar lagi akan ditetapkan status siaga darurat kekeringan. Dalam upaya penanganan siaga bencana kekeringan, pihak terkait diperbolehkan mengenakan dana siap pakai milik BNPB.
“Dana tersebut diturunkan dari Kemendagri menuju pemerintah provinsi, serta kabupaten dan kota,” ungkap Rustian.
Dalam rapat koordinasi tersebut, seluruh pihak mesti menyampaikan tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) demi terciptanya strategi yang tepat dalam penanganan bencana kekeringan.
Mengenai status penerapan kekeringan, BNPB bakal menunggu hasil kajian teknis dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Setelah itu, pemerintah kabupaten dan kota mesti menyiapkan rapat koordinasi mengenai status penerapan kekeringan.
“Keselamatan manusia adalah hukum tertinggi,” papar Rustian.
Menyoal permohonan bantuan air bersih kepada BNPB, masyarakat diminta patuhi sistem berjenjang. Sebab, sistem tersebut bersifat baku.
Pada saat darurat kekeringan melanda, BNPB bakal menyiapkan solusi jangka pendek terlebih dahulu. Jika masih belum efektif, barulah mencari solusi jangka menengah dan panjang. Namun, persoalan anggaran disebut kerap menghambat BNPB dalam menyiapkan solusi.
“Pada 2023, semoga sektor ekonomi kembali membaik agar seluruh anggaran yang ada di tingkat kabupaten dan kota hingga provinsi dapat terkumpul secara maksimal,” tutur Rustian.
Ke depannya, apabila hendak menetapkan status siaga darurat kekeringan di tingkat kabupaten dan kota, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tingkat kabupaten dan kota sebaiknya mengundang seluruh OPD, termasuk pengurus desa.
Sementara itu, Asisten III Sekretariat Daerah NTB, Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih, M.Si., mengatakan, telah bertemu dengan BNPB dan BPBD tingkat provinsi serta kabupaten dan kota untuk menghadapi situasi darurat kekeringan yang diperkirakan segera terjadi. Eva menyebutkan persoalan anggaran turut menjadi kendala dalam menghadapi situasi darurat kekeringan.
“Tapi, kami telah mengajak Baznas, unit perbankan, kepolisian, dan TNI, untuk mengoptimalkan seluruh aspek sumber daya yang tersedia demi mengatasi kekeringan,” ungkap Eva.
Sampai saat ini, melalui keterangan Eva, Bank Indonesia menyatakan akan memberikan bantuan bila menyangkut daya tahan ekonomi masyarakat. Selain itu, beberapa perusahaan perbankan bakal membantu untuk mensubsidi air.
“Selain penyediaan air bersih, dalam rapat koordinasi, kami juga membahas soal mitigasi kekeringan agar tidak terulang terus,” kata Eva.
Pemerintah Provinsi NTB belum mengetahui jumlah uang yang dibutuhkan untuk penanganan kekeringan. Sebab, terjadi perubahan tingkat kekeringan di masing-masing daerah.
“Oleh karena itu, kami meminta pihak terkait untuk menghitung kembali dana yang dibutuhkan,” pungkas Eva. (GSR)
