Mataram (NTB Satu) – Badai pandemi Covid-19 memang telah menghantam segala sisi, salah satunya adalah sistem birokrasi di pemerintah daerah NTB. Sebab, berbagai kebijakan mengalami perubahan, seperti yang dialami Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, Julmansyah M.Ap., mengatakan, telah menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB selama setahun lebih dua bulan. Menurutnya, menjadi Kepala Dinas di masa pandemi, kurang menguntungkan.
“Sebab, re-focusing (anggaran) dilakukan sebanyak empat kali dalam setahun. Bila terjadi re-focussing, yang paling pertama mengalami re-focusing adalah perpustakaan,” ungkap Julmansyah dalam Webinar Duta Baca Indonesia: Darurat Buku Indonesia, Rabu, 25 Mei 2022.
Lebih lanjut, Julmanysah menerangkan, kalau terdapat pembagian anggaran, maka yang terakhir diberikan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB. Selain itu, Julmansyah memberitahu, terdapat stigma bahwa menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB tidak menarik.
“Bila hal itu terjadi, maka nasib Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di seluruh Indonesia tidak akan sebaik Perpustakaan Nasional RI, yang dialokasikan anggaran cukup besar,” ujar Julmanysah.
Terakhir, Julmansyah menuturkan, makin jauh dari pusat kekuasaan, yakni Pulau Jawa, itu membuat akses bahan bacaan makin susah. Bahkan, biaya ongkos kirim menjadi mahal. (GSR)
