Mataram (NTB Satu) – Pemerintah melakukan impor beras secara bertahap sampai 2 juta ton tahun 2023 untuk menjaga ketersediaan stok dan kebutuhan di dalam negeri. Namun beras luar negeri ini ditolak masuk ke NTB.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Dr. H. Fathul Gani mengatakan pemerintah pusat diharapkan tidak memasukkan beras impor ke NTB lantaran NTB adalah daerah produsen beras.
“Karena kita adalah daerah produsen beras. Bahkan daerah kita menjadi sumber pengiriman beras untuk daerah lain,” kata Fathul Gani Rabu 29 Maret 2023.
Gani menyampaikan kembali produksi beras di NTB. Dalam lima tahun terakhir mengalami surplus. Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2022 produksi padi di NTB dalam bentuk beras sebesar 900.000 ton.
Sementara kebutuhan di dalam daerah hanya 500.000 ton, sampai 600.000 ton.
“Artinya, kita masih surplus 300.000 ton, sampai 400.000 ton,” jelasnya.
Saat ini sedang berlangsung musim panen raya. Puncaknya sekitar April 2023 ini. Di masa panen raya ini, petani harus menikmati harga yang layak atas hasil produksinya. Di lapangan, harga gabah berkisar antara Rp5.200/Kg, sampai Rp5.700/Kg.
“Biarkan dululah petani menikmati hasil produknya dengan harga yang bagus. Kalau beras impor masuk, ini bisa menganggu lagi harga yang diterima petani,” imbuhnya.
Pemerintah menurutnya harus tetap berkomitmen, menajaga kesejahteraan petani. Karena itu, kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas) diharapkan bijak, mengecualikan Provinsi NTB untuk penyebabaran beras impor.
“Dan Bapanas sudah pasti punya data mana saja wilayah-wilayah di Indonesia yang memang dianggap memerlukan beras impor,” demikian Gani.
Pemerintah bakal kembali impor beras sebanyak 2 juta ton pada tahun ini untuk memenuhi stok cadangan beras pemerintah atau CBP. Terdapat tiga alasan impor beras tersebut harus kembali dilakukan setelah Indonesia sempat swasembada beras selama tiga tahun berturut-turut.
Negara impor beras sebagaimana direncanakan yaitu dari India, Pakistan, Myanmar, Vietnam, dan Thailand. Data Bapanas menyatakan penyerapan panen raya padi di Aceh dan sejumlah provinsi lainnya saat ini hanya kurang dari 50% dari kondisi normal.(ABG)
