Mataram (NTBSatu) – Keputusan Pemerintah Kota Mataram menunda penyaluran bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk Januari-Februari 2025, menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat penerima manfaat.
Seorang warga penerima bantuan, Nurhayati (47) yang bekerja sebagai buruh cuci mengungkapkan, bantuan beras CPP sangat membantu di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
“Penghasilan saya tidak seberapa, kadang hanya cukup untuk makan sehari-hari. Anak saya masih sekolah, ada biaya yang harus dibayar. Sekarang harga kebutuhan pokok juga terus naik. Kalau bantuan ini ditunda, ke depannya saya bingung harus bagaimana,” ujarnya, Senin, 10 Februari 2025.
Keresahan yang dirasakan Nurhayati, mungkin juga dialami oleh ribuan keluarga penerima manfaat lainnya di Kota Mataram.
Bagi mereka, program ini bukan sekadar bantuan sosial, melainkan jaring pengaman di tengah ketidakpastian ekonomi.
Kondisi ini tambah parah dengan naiknya harga bahan pokok, yang semakin membebani ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.
Banyak keluarga seperti Nurhayati yang mengandalkan bantuan beras untuk mengurangi pengeluaran bulanan mereka. Tanpa kepastian distribusi, mereka harus mencari cara lain untuk mencukupi kebutuhan, meskipun pendapatan mereka terbatas.
Alasan Penundaan
Pemerintah Kota Mataram menjelaskan, keputusan ini merujuk pada kebijakan nasional yang Bappenas keluarakn. Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram, H. Lalu Johari, menyebutkan bahwa surat edaran Bappenas Nomor 34/TS.03.03/K/02/2025 menjadi dasar penundaan.
“Edaran tersebut mencakup tiga poin utama. Penundaan bantuan beras CPP untuk Januari-Februari, penghentian sementara penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (SPHP) mulai 7 Februari 2025. Serta, kemungkinan adanya perubahan mekanisme pemberian bantuan ke depan,” jelas Johari, Jumat, 7 Februari.
Ia meminta masyarakat, terutama keluarga penerima manfaat (KPM) untuk bersabar hingga ada kebijakan baru yang dapat menjadi solusi atas situasi ini.
Menurut data DKP Kota Mataram tahun 2024, sebanyak 38.203 Kepala Keluarga (KK) menerima bantuan ini. Dengan total distribusi mencapai 382,3 ton beras per bulan.
Adanya penundaan ini, ribuan keluarga kini menghadapi ketidakpastian dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
Pengamat ekonomi dan kebijakan publik Universitas Mataram, Dr. Firmansyah menilai pemerintah perlu segera memberikan solusi jangka pendek bagi masyarakat yang terdampak.
“Jika penundaan ini berkaitan dengan evaluasi kebijakan, harus ada skema darurat untuk mencegah dampak buruk bagi keluarga kurang mampu. Alternatif seperti subsidi langsung atau program lain bisa menjadi solusi sementara,” katanya.
Sementara pemerintah daerah terus mengimbau masyarakat untuk bersabar, ribuan keluarga berharap ada kepastian. Bukan hanya dalam distribusi bantuan, tetapi juga dalam kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan mereka. (*)
