Mataram (NTBSatu) – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, penegakan hukum menjadi penentu Pemilu berjalan dengan demokratis.
“Pemilu demokratis bisa tercipta jika aturan hukum, etika, dan norma diikuti,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu dikutip dari website Kemenkopolhukam pada Jumat, 17 November 2023.
Berita Terkini:
- Segala Kemungkinan Mungkin Terjadi Dalam Putusan MK
- Bawaslu akan Terapkan Evaluasi untuk Rekrutmen Adhoc, 11 Panwascam Bima Tersingkir
- Berkunjung ke Kota Bima, Pj Gubernur Ungkap Pembentukan 3 Daerah Baru di NTB dan Provinsi Pulau Sumbawa
- Pria Asal Mpunda Kota Bima Diduga Nyolong HP di Dasbor Motor
Lebih lanjut, ia mengatakan, butuh penegakan hukum yang tegas untuk menciptakan Pemilu demokratis di 2024.
Mahfud mengingatkan sejarah Indonesia yang pernah menyelenggarakan Pemilu yang paling demokratis di tahun 1955.
Pemilu tahun ini bisa menjadi contoh.
