Mataram (NTB Satu) – Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag mengeluarkan surat perintah untuk menangkap Presiden Rusia, Vladimir Putin terkait kasus penculikan anak-anak Ukraina.
Hal itu lantaran Putin dan komisaris hak anak-anaknya, Maria Alekseyevna Lvova-Belova disebut memikul tanggung jawab atas deportasi tidak sah anak-anak Ukraina.
ICC untuk pertama kalinya mengeluarkan surat serupa untuk kasus perang Ukraina.
Sekaligus menjadi momen langka ketika pengadilan mengeluarkan surat perintah untuk kepala negara yang sedang menjabat.
Hal itu menempatkan Putin ‘setara’ dengan pemimpin Libya, Muammar Khadafi dan Presiden Sudan, Omar al-Bashir.
Khadafi digulingkan dan dibunuh beberapa bulan setelah surat perintahnya diumumkan.
Bashir pun digulingkan dan saat ini berada di penjara di Sudan, meski belum dipindahkan ke Den Haag.
Sementara itu, Rusia tidak mengakui yurisdiksi pengadilan, dan bersikeras bahwa surat perintah itu tidak akan mempengaruhi mereka.
Namun, Putin akan menghadapi batasan kebebasan bepergian ke 123 negara anggota ICC, yang makin memperdalam keterasingannya.
Dalam putusan mengeluarkan surat perintah tersebut, pada awalnya majelis hakim prasidang ICC mempertimbangkan untuk merahasiakannya.
Namun akhirnya memutuskan untuk mengumumkan surat itu karena dianggap dapat berkontribusi pada pencegahan tindakan kejahatan lebih lanjut.
Dilansir dari CNBC Indonesia, bulan lalu, Lab Riset Kemanusiaan Yale menerbitkan laporan yang menyatakan bahwa setidaknya 6.000 anak dari Ukraina telah dikirim ke kamp “pendidikan ulang” Rusia dalam setahun terakhir.
“Insiden yang diidentifikasi oleh kantor saya termasuk deportasi setidaknya ratusan anak yang diambil dari panti asuhan,” kata jaksa ICC Karim Khan, dikutip dari CNBC Indonesia, Sabtu, 18 Maret 2023.
Khan mengatakan banyak anak telah disiapkan untuk diadopsi di Rusia dan Putin telah mengeluarkan keputusan yang mempercepat pemberian kewarganegaraan Rusia pada anak-anak agar lebih mudah untuk diadopsi.
“Kantor saya menuduh tindakan ini, antara lain, menunjukkan niat untuk secara permanen mengeluarkan anak-anak ini dari negara mereka sendiri,” ucap Khan.
“Kita harus memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas dugaan kejahatan dimintai pertanggungjawaban dan bahwa anak-anak dikembalikan ke keluarga dan komunitas mereka. Kita tidak dapat membiarkan anak-anak diperlakukan seolah-olah mereka adalah rampasan perang,” tegasnya lagi.
Di sisi lain, Kremlin menentang keras pernyataan dari ICC.
“Keputusan pengadilan pidana internasional tidak ada artinya bagi negara kami, termasuk dari sudut pandang hukum,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Maria Zakharova, di saluran Telegram-nya.
“Rusia bukan pihak dalam Undang-Undang Roma tentang pengadilan pidana internasional dan tidak memiliki kewajiban di bawahnya,” tegas Maria Zakharova. (RZK)
