Mataram (NTB Satu) – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) memberikan tujuh masukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pertimbangan untuk memperbaiki Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi.
Masukkan tersebut sebagai bahan pertimbangan agar rencana penghapusan sistem zonasi yang disampaikan sebelumnya oleh Presiden dibatalkan. Sebab, menurut FSGI sistem zonasi sudah bagus untuk menjamin mayoritas anak Indonesia usia sekolah tertampung di sekolah negeri.
“Tetapi kalau PPDB sistem zonasi akan diganti, apakah menjamin mayoritas anak Indonesia usia sekolah akan tertampung di sekolah negeri. Apalagi mengingat jumlah sekolah negeri memang terbatas,” ujar Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti, dalam keterangannya, Selasa, 15 Agustus 2023.
Retno menyebut tak adanya penambahan SMAN dan SMKN bahkan SMPN selama puluhan tahun menjadi akar masalah sistem PPDB. Kesadaran jumlah sekolah negeri minim justru muncul ketika Kemendikbud menerapkan PPDB Sistem zonasi pada 2017.
FSGI, kata Retno, mendukung kebijakan PPDB Zonasi sejak pertama diluncurkan. Menurutnya, kebijakan ini lebih menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam pemenuhan hak atas pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.
Selain itu sebelum ada sistem PPDB, Retno menyebut bahwa data menunjukkan sekolah negeri justru didominasi oleh peserta didik dari keluarga kaya atau mampu secara ekonomi.
Padahal, ungkapnya, anak-anak keluarga kaya memiliki banyak pilihan untuk bersekolah. Berbeda dengan anak-anak dari keluarga miskin yang akan sulit melanjutkan sekolah jika tidak di SMA atau SMKN karena ketiadaan biaya.
“Sebelum ada PPDB sistem zonasi, anak-anak dari keluarga miskin sulit mengakses sekolah negeri, karena seleksinya menggunakan nilai akademik semata,” katanya.
Baca Juga :
- FSGI Minta Kepala Daerah Evaluasi Dinas Dukcapil hingga Berpikir Kreatif Penerapan PPDB Zonasi
- Lama Ditunggu, Akhirnya Nadiem Makarim Tanggapi Masalah PPDB Jalur Zonasi
- Presiden Jokowi Pertimbangkan Hapus PPDB Sistem Zonasi
- Kisruh PPDB Zonasi Belum Selesai, Komisi X DPR Ultimatum Mendikbudristek
- Tuai Protes, Mendikbudristek Tegas Tetap Lanjutkan PPDB Sistem Zonasi
