Mataram (NTBSatu) – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB, mendorong Pemprov NTB untuk mengalokasikan anggaran belanja Alat Tulis Kantor (ATK) dan belanja rutin lainnya ke sektor infrastruktur publik.
Berdasarkan analisis Fitra NTB, potensi efisiensi APBD mencapai Rp168,17 miliar. Pemprov dapat menggunakannya untuk pembangunan fasilitas dasar masyarakat.
Fitra NTB menekankan, anggaran yang selama ini untuk belanja operasional seperti ATK, makan-minum rapat, honorarium kegiatan, perjalanan dinas, dan belanja modal aparatur bisa Pemprov NTB alihkan untuk sektor infrastruktur.
“Prioritas utama mencakup perbaikan jalan, sarana pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, serta rehabilitasi rumah tidak layak huni dan irigasi,” kata Direktur Fitra NTB, Ramli Ernanda, Jumat, 7 Februari 2025.
Menurut data yang dirilis, belanja ATK dan konsumsi rapat sendiri menyerap Rp62,57 miliar. Sementara perjalanan dinas mencapai Rp149,84 miliar. Jika efisiensi dilakukan, Rp168,17 miliar bisa dialokasikan ke sektor yang lebih berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp127 miliar dalam APBD 2025 juga menjadi perhatian serius. Fitra NTB menyoroti, DAK Fisik berkontribusi 47 persen terhadap total belanja modal daerah.
Ramli menilai, penghapusan dana ini berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja. Terutama, di sektor pertanian dan infrastruktur dasar.
Instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran daerah disebut sebagai langkah positif dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
“Untuk itu, efisiensi belanja rutin harapannya bisa pemerintah alihkan untuk belanja infrastruktur. Terutama, di sektor pangan atau pertanian,” ucapnya.
Harap Pembangunan Infrastruktur Tetap Berjalan
Gubernur NTB terpilih, Lalu Muhamad Iqbal, berkomitmen memangkas belanja operasional kepala daerah sebagai bentuk efisiensi anggaran. Fitra NTB menilai langkah ini patut mendapat apresiasi. Seluruh perangkat daerah harus mengikutinya, agar anggaran daerah lebih bermanfaat bagi masyarakat.
Dengan efisiensi ini, harapanya, pembangunan infrastruktur daerah tetap berjalan meskipun terjadi pemangkasan anggaran pusat.
Fitra NTB memprediksi, kebijakan efisiensi anggaran ini akan berdampak pada sektor pariwisata, perhotelan, makanan-minuman, dan transportasi.
Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memberikan perhatian khusus kepada sektor pertanian dan manufaktur. Serta, menyiapkan bantalan ekonomi bagi kelompok rentan yang berisiko terdampak. (*)
