Lombok Timur (NTBSatu) – Anggota DPRD NTB Dapil VI, Muhammad Aminurlah menyoroti lambannya pengerjaan proyek fisik Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB 2024.
Pasalnya, proyek tersebut belum menujukkan kemajuan signifikan meskipun pengerjannya sudah mulai sejak awal tahun. Salah satu contohnya di SMAN 2 Bolo, Kabupaten Bima yang hingga kini baru terbangun tembok.
“Proyek DAK ini benar-benar keterlaluan lamban. Aparat harus turun tangan dan mengusut masalah ini,” tegas Mantan Anggota DPRD Bima tiga periode itu, Kamis, 27 Maret 2025.
Sebagai informasi, SMAN 2 Bolo menerima alokasi DAK fisik lebih dari Rp2 miliar. Rinciannya, Rp817 juta untuk rehabilitasi ruang kelas, Rp272 juta untuk laboratorium biologi, Rp1,2 miliar untuk pembangunan ruang kelas baru. Serta, dana tambahan untuk ruang laboratorium komputer, bimbingan konseling, dan OSIS.
Maman -sapaan akrabnya- mengungkapkan, proyek gedung dua lantai di sekolah tersebut sudah mengalami dua kali addendum. “Situasi ini benar-benar memalukan,” ungkapnya.
Ia menuntut Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindaklanjuti berbagai dugaan penyimpangan dalam proyek ini.
“Bayangkan, sampai sekarang baru ada tembok yang berdiri. Jika pengerjaan seperti ini terus berlanjut, persoalan DAK ini harus diusut,” jelas politisi PAN ini.
Dugaan Korupsi Proyek DAK
Selain itu, Maman menyoroti kemungkinan adanya tindak pidana korupsi dalam proyek DAK. Ia menduga adanya setoran fee kepada pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, praktik kecurangan dalam menentukan pemenang proyek. Serta buruknya kualitas bangunan.
“APH harus menyelidiki keterlibatan kepala dinas, kepala bidang, dan PPK yang berkaitan dengan proyek ini,” desaknya.
Menurutnya, kondisi di SMAN 2 Bolo hanyalah satu dari sekian banyak masalah dalam pengerjaan proyek DAK. Hasil pemantauannya di beberapa sekolah lain juga menunjukkan kondisi serupa.
“Melihat kondisi ini sangat menyedihkan. Dunia pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas malah terbengkalai,” ujarnya prihatin.
Maman meminta Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal untuk segera turun tangan menangani masalah ini. Sebab, jika berlarut-larut, ia khawatir kualitas bangunan akan semakin buruk dan memperburuk citra NTB.
“Pak Gubernur harus turun tangan menyelesaikan masalah ini. Proyek DAK ini akan menjadi catatan buruk bagi NTB,” pungkasnya. (*)
