Mataram (NTBSatu) – Pemerintah pusat menyetujui anggaran pembangunan gedung DPRD NTB yang terbakar saat aksi demonstrasi pada 2025 lalu.
Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi menyampaikan, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran tahap pertama sebesar Rp160 miliar. Hal ini setelah wakil rakyat di senayan melakukan diplomasi dan pengawalan ketat.
“Kantor DPR itu tadinya nol, tetapi kita upayakan komunikasinya dengan baik. Akhirnya, sekarang sudah masuk anggaran Rp160 miliar untuk tahap pertama,” kata Mori, Kamis, 1 Oktober 2026.
Ia menambahkan, DPR menargetkan kucuran dana tahap awal ini berlanjut pada tahun anggaran berikutnya. Langkah ini untuk memenuhi keseluruhan kebutuhan fisik gedung dewan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB secara signifikan.
Politisi Partai NasDem ini menilai, pengawalan anggaran pembangunan gedung dewan tergolong mendesak daripada kegiatan fisik lainnya. Ia menyebut, kondisi operasional kantor DPRD NTB saat ini kurang memadai. Sepertinya belum tersedianya ruang kerja terpusat bagi para anggota dewan serta pelaksanaan rapat paripurna yang masih kerap menumpang.
“Atas pertimbangan mendesak dan kebutuhan vital tersebut, anggarannya tetap bisa kita tetapkan. Kedewanan membutuhkan fasilitas kerja yang jelas untuk menunjang fungsi pelayanan publik dan legislasi,” tuturnya.
Anggaran Gedung DPRD NTB disetujui, namun pusat menghapus anggaran revitalisasi GOR 17 Desember Turide, Mataram, sebesar Rp400 miliar. Pemerintah menilai proyek untuk menyambut Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 tersebut belum memiliki urgensi serta perencanaan yang matang.
Mori mengungkapkan, DPR dan pemerintah pusat mencoret anggaran tersebut lantaran Pemprov NTB belum menyajikan blueprint dan rincian proposal yang jelas terkait pemanfaatan jangka panjang fasilitas olahraga itu. (*)
