Mataram (NTBSatu) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal meresmikan Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi I di Dusun Amor-amor, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Senin, 2 November 2026.
Peresmian tersebut sekaligus pembukaan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
“Mulai operasi hari ini secara resmi dan InsyaAllah akan kita ikuti dengan SR-SR berikutnya,” kata Iqbal.
Iqbal mengatakan, setelah satu Sekolah Rakyat di Lombok Utara ini mulai beroperasi, pemerintah akan segera melanjutkan pembangunan SR berikutnya, terutama di Pulau Sumbawa. Langkah ini untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin ekstrem di NTB.
Dengan demikian, masing-masing pulau ditargetkan memiliki satu Sekolah Rakyat sebelum pemerintah melanjutkan pembangunan di sejumlah lokasi lainnya.
“Terutama setelah ini langsung mungkin salah satunya di Pulau Sumbawa akan kita mulai bangun,” ujarnya.
Iqbal menjelaskan, rencana pembangunan Sekolah Rakyat tersebut merupakan hasil pembahasan panjang antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai pihak yang menangani pembangunan fisik.
Sementara secara substansi, program Sekolah Rakyat berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial. Menurutnya, dukungan Menteri Sosial telah diberikan sejak awal pemerintah pusat menggulirkan program tersebut atas arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pemprov NTB juga telah menyiapkan sejumlah kebutuhan pendukung, mulai dari lahan, lokasi pembangunan, hingga dukungan lainnya.
Iqbal menegaskan, keberadaan Sekolah Rakyat tidak hanya bertujuan menekan angka putus sekolah.
“Lebih dari itu, program tersebut menjadi bentuk intervensi menyeluruh bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, khususnya kelompok desil 1 dan 2,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan pendidikan kelompok masyarakat tersebut tidak cukup diselesaikan hanya dengan memperbaiki kurikulum maupun fasilitas ruang kelas.
Diperlukan intervensi yang lebih mendalam, termasuk memperbaiki kondisi kehidupan, pemenuhan asupan gizi, serta pola kehidupan anak-anak yang menjadi sasaran program.
“Yang lebih penting adalah ini menampung dari desil 1, desil 2. Yang miskin ekstrem ini. Yang tidak mungkin dinaikkan pendidikannya hanya dengan memperbaiki kurikulumnya, dengan memperbaiki kelasnya. Tetapi dia harus diintervensi lebih dalam,” jelasnya.
Terpisah, orang tua siswa SR Lombok Utara, Ahmadi menyampaikan rasa syukurnya atas program tersebut.
“Alhamdulillah, saya bisa memasukkan anak saya di sekolah rakyat, karena gratis mulai dari SD hingga SMA,” kata Ahmadi.
Ahmadi akan menyekolahkan anaknya mulai SD hingga SMA di Sekolah Rakyat. Sehingga, ke depan tidak perlu memikirkan biaya dan sebagainya.
“Sekarang masih kelas 1 SD,” ujarnya.
Sebagai informasi, jumlah calon siswa Sekolah Rakyat terintegrasi I di Lombok Utara mencapai 595 orang. Ratusan calon siswa tersebut berasal dari sejumlah kabupaten/kota di NTB, dengan jumlah terbanyak berdomisili di Kabupaten Lombok Utara.
Berdasarkan data domisili calon siswa, sebanyak 256 orang berasal dari Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 30 calon siswa tingkat sekolah dasar (SD), 120 siswa sekolah menengah pertama (SMP), dan 106 siswa sekolah menengah atas (SMA).
Selain Lombok Utara, calon siswa juga berasal dari Kabupaten Lombok Timur sebanyak 152 orang. Rinciannya, 60 siswa tingkat SD, empat siswa SMP, dan 88 siswa SMA.
Kemudian Kabupaten Lombok Barat sebanyak 134 orang, terdiri dari 24 siswa SD, 106 siswa SMP, dan empat siswa SMA.
Sementara itu, calon siswa asal Kabupaten Sumbawa tercatat sebanyak 41 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 30 siswa SD, sembilan siswa SMP, dan dua siswa SMA.
Adapun dari Kota Mataram terdapat sembilan calon siswa, masing-masing satu siswa SD, satu siswa SMP, dan tujuh siswa SMA.
Sedangkan Kabupaten Bima tercatat hanya tiga calon siswa, yang seluruhnya merupakan siswa tingkat SMA.
Jika dilihat berdasarkan jenjang pendidikan, calon siswa tingkat SMP menjadi kelompok terbanyak dengan 240 orang. Disusul jenjang SMA sebanyak 210 orang dan SD sebanyak 145 orang.
Usulkan Pengembangan SR Khusus Anak PMI
Selain itu, Pemprov NTB juga mengusulkan pengembangan Sekolah Rakyat khusus bagi anak-anak pekerja migran Indonesia (PMI).
Iqbal menyebutkan, usulan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Sosial dan secara prinsip telah mendapat persetujuan. Rencananya, program itu akan ditempatkan di bekas gedung Akademi Keperawatan (Akper) di Lombok Timur.
Sekolah Rakyat khusus anak PMI tersebut diharapkan menjadi solusi atas persoalan sosial yang muncul akibat orang tua bekerja di luar negeri dan meninggalkan anak-anak mereka bersama keluarga, terutama kakek dan nenek.
Menurut Iqbal, anak-anak PMI membutuhkan perhatian khusus karena sebagian mengalami keterbatasan komunikasi dan pendampingan dari orang tua.
Karena itu, konsep Sekolah Rakyat tersebut nantinya akan mendapat tambahan perhatian, terutama melalui peran guru bimbingan konseling (BK). Pemerintah juga akan memfasilitasi komunikasi antara anak dan orang tua mereka yang bekerja di luar negeri.
“Ini untuk menyelesaikan persoalan sosial yang timbul akibat bapak ibu meninggalkan anak-anaknya dan menitipkan kebanyakan kepada keluarga, khususnya kepada kakek-neneknya. Ini jadi persoalan sosial yang banyak terjadi di masyarakat kita,” ungkapnya.
Iqbal menjelaskan, pemilihan Lombok Timur sebagai lokasi Sekolah Rakyat khusus anak PMI mempertimbangkan tingginya jumlah pekerja migran asal daerah tersebut. Lokasi itu juga diharapkan memudahkan akses bagi anak-anak PMI dari wilayah sekitarnya.
Terkait target pembangunan, Iqbal mengatakan, Pemprov NTB akan menyesuaikannya dengan kesiapan lahan dan kemampuan pemerintah daerah dalam mendukung program tersebut.
Pembangunan tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah pusat, tetapi juga kesiapan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota dalam menyediakan lahan dan kebutuhan pendukung lainnya.
“Kita akan lihat sejauh mana kita bisa menampungnya dulu. Kalau dua belum tertampung, tambah satu tiga. Belum tertampung, tambah satu empat. Karena kita akan lihat sejauh mana kita bisa menampungnya dulu,” pungkasnya. (*)
