Mataram (NTBSatu) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melantik 14 pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat ex-officio di lingkungannya. Termasuk Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta pada Senin, 21 September 2026.
Pelantikan ini bertujuan menyempurnakan struktur kepemimpinan, menjaga keberlanjutan organisasi, dan menuntaskan transisi kelembagaan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara, meminta para pejabat melakukan tugasnya sebaik-baiknya. “Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” ujarnya, mengutip YouTube Kementerian Keuangan pada Senin, 21 September 2026.
Penguatan Unit Kerja Strategis
Dalam arahannya, Suahasil menegaskan proses rotasi dan promosi jabatan bukan sekadar agenda rutin birokrasi. Pengisian posisi strategis ini melalui mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) serta manajemen talenta guna menjaga sistem merit secara transparan, akuntabel, dan kredibel.
“Setiap proses pengisian jabatan memiliki makna yang sangat besar untuk organisasi kita, bukan hanya sekedar perpindahan atau pergantian posisi. Ini adalah upaya berkelanjutan supaya organisasi kita terus bergerak berkembang dan mampu menjawab tantangan yang akan terus kita hadapi,” ujarnya.
Suahasil memberikan penekanan khusus kepada jajaran pejabat baru di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJP wajib memahami pola perilaku wajib pajak untuk mengoptimalkan penerimaan negara.
Sementara itu, DJBC juga harus memperkuat pengawasan kepabeanan berbasis risiko dari hulu kegiatan ekonomi.
“Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak. Selain itu, harus menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat,” tegasnya.
Ia juga menekankan agar pengawasan Bea Cukai menjadi lebih tajam berbasis risiko. “Saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam berbasis risiko, mampu membaca pola bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi,” tambahnya.
Sementara itu, jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mendapat arahan untuk mengelola kas negara secara presisi agar belanja APBN hadir tepat waktu. Di sisi lain, pejabat Sekretariat KSSK dituntut aktif menjadi penggerak koordinasi lintas lembaga antara Kemenkeu, Bank Indonesia, OJK, LPS, dan Danantara.
“Karena pada akhirnya yang kita kelola bukan sekedar angka semata. Namun yang kita kelola adalah harapan masyarakat Indonesia terhadap masa depan Indonesia yang seharusnya menjadi lebih baik,” ujarnya.
Daftar 14 Pejabat yang Dilantik
Berikut adalah daftar lengkap 14 pejabat Kemenkeu dan KSSK yang resmi mengemban amanah baru:
- Herman Saherudin: Pejabat Ex-Officio Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK);
- Ayu Sukorini: Pejabat Ex-Officio Direktur Asesmen Pasar Keuangan, Sistem Pembayaran, dan Lembaga Keuangan Lainnya;
- Teddy Suhartadi Permadi: Sekretaris Pengadilan Pajak;
- Bismar Fahlerie: Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak;
- Agung Krisdiyanto: Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan;
- Sekti Widihartanto: Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DI Yogyakarta;
- Ihsan Priyawibawa: Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara;
- Ani Natalia: Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku;
- Agus Amiwijaya: Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai;
- Estty Purwadiani Hidayatie: Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi;
- Adhang Noegroho Adi: Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku;
- Galih Elham Setiawan: Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
- Evy Mulyani: Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah;
- Panca Putra Jaya: Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat.
14 pejabat Kemenkeu dan KSSK tersebut kini resmi mengemban tugas baru untuk memperkuat kinerja serta koordinasi kelembagaan strategis. (*)
