Nasional

Dua Tahun Jadi Wapres, Segini Pensiunan dan Fasilitas Mewah yang Diterima Gibran

Mataram (NTBSatu) – Gibran Rakabuming Raka mendatangi Kompleks Parlemen Jakarta untuk menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden kepada pimpinan MPR RI pada Kamis, 12 November 2026.

Langkah politik tersebut memicu perhatian publik terhadap hak keuangan serta tunjangan hari tua yang melekat pada jabatan itu. Gibran menjalani masa jabatan selama dua tahun lebih sejak pelantikan resminya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiunan.

Regulasi mengategorikan setiap permohonan pengunduran diri atas keinginan pribadi sebagai pemberhentian dengan hormat. Negara tetap mengucurkan dana pensiun beserta fasilitas penunjang tanpa potongan mulai bulan berikutnya.

Ketentuan Nominal dan Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 mengatur hak keuangan mantan presiden dan wakil presiden secara terperinci. Pasal 6 Ayat (2) menetapkan besaran pensiun pokok setara dengan seluruh gaji pokok terakhir saat menjabat.

Bagian penjelasan Undang-Undang menegaskan seluruh bentuk pemberhentian otomatis berstatus terhormat kecuali parlemen memutuskan sanksi sebaliknya. Ketentuan ini melindungi hak para pejabat tinggi negara yang mengakhiri masa tugas secara sukarela.

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 mematok standar gaji pokok tertinggi pimpinan lembaga tinggi negara sebesar Rp5.040.000 per bulan. Aturan menetapkan besaran gaji pokok wakil presiden sebesar empat kali lipat dari angka tersebut.

Kalkulasi resmi regulasi menghasilkan nominal uang pensiun pokok sebesar Rp20.160.000 setiap bulan. Negara mencairkan dana tersebut secara berkelanjutan seumur hidup sejak bulan berikutnya setelah ketetapan pemberhentian berlaku.

Fasilitas Tambahan dan Hak Istimewa

Negara tidak hanya memberikan tunjangan uang tunai bulanan kepada mantan wakil presiden. Pemerintah juga menanggung berbagai fasilitas fisik serta biaya penunjang kehidupan secara penuh.

Pasal 9 Undang-Undang mengatur jadwal pencairan seluruh paket finansial serta fasilitas perawatan agar berjalan tepat waktu tanpa kendala. Berikut rinciannya:

  • Tunjangan dan Perawatan: Mantan wakil presiden berhak menerima tunjangan pokok PNS, biaya rumah tangga, serta biaya perawatan kesehatan penuh.
  • Fasilitas Tempat Tinggal: Negara menyediakan sebuah rumah kediaman yang layak lengkap bersama seluruh perlengkapan rumah tangga.
  • Kendaraan Dinas: Pemerintah menyediakan satu unit kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudi pribadinya. (*)

Artikel Terkait