Kasus Dihentikan, Korban Dugaan Kekerasan Seksual Oknum Anggota Polres Bima Kota Lapor Polda NTB
Mataram (NTBSatu) – LL, perempuan yang mengaku menjadi korban dugaan kekerasan seksual oleh oknum anggota Polres Bima Kota, Bripda S, mendatangi Polda NTB, Rabu, 18 November 2026.
Kedatangannya untuk menanyakan perkembangan banding yang diajukan Bripda S setelah dijatuhi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Polres Bima Kota.
Pendamping korban, Nurkhotimah, mengatakan proses banding tersebut belum diputus. Saat ini, rekomendasi dari Bidang Hukum (Bidkum) Polda NTB tinggal menunggu tanda tangan Kapolda NTB.
“Jadi, bandingnya belum keluar. Tapi sudah ada rekomendasi dari Bidkum. Tinggal tunggu tanda tangan Kapolda NTB,” kata Nurkhotimah.
Menurutnya, salah satu alasan Bidkum menyetujui banding karena Bripda S mengaku telah bertanggung jawab atas perbuatannya. Selain itu, Bidkum menilai tidak terdapat tindak pidana dalam peristiwa tersebut.
Nurkhotimah membantah alasan tersebut. Ia menilai, dugaan kekerasan seksual tetap memiliki konsekuensi serius terhadap korban.
“Dia bilang sudah bertanggung jawab. Tapi kan tidak ada. Korban sampai hamil dan melakukan aborsi,” ungkap perwakilan Suara Perempuan Nusantara (SPN) tersebut.
Sebelumnya, LL telah melaporkan dugaan kekerasan seksual itu ke Satreskrim Polres Bima Kota. Namun, pihak Polisi menghentikan proses penyelidikannya. Alasannya karena polisi menyimpulkan peristiwa tersebut bukan tindak pidana dan tidak ada cukup alat bukti.
Kini, LL bersama pendampingnya berencana melaporkan kembali perkara tersebut ke Ditres PPA-PPO Polda NTB. Nurkhotimah menilai peristiwa yang dialami LL memiliki unsur tipu daya dan relasi kuasa. Sebagaimana dalam Pasal 6 huruf c UU TPKS.
“Karena ada unsur tipu daya dan relasi kuasa di sana. Ini yang sedang kami konsultasikan,” jelasnya.
Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid mengaku belum mendapatkan informasi. “Saya cek dulu,” katanya.
Banding Hak Setiap Anggota Polri
Sebelumnya ia menegaskan, langkah banding tersebut merupakan hak bagi setiap anggota Polri yang mendapatkan PTDH. “Jadi, silakan. Itu haknya,” ucapnya, Selasa, 9 November 2026.
Wakapolres Bima Kota, Kompol Dedy Supriyadi membenarkan adanya perlawanan dari Bripda S. Yang bersangkutan tidak terima adanya pemecatan tersebut. “Sudah banding di Polda NTB. Kita tunggu seperti apa hasilnya,” katanya, beberapa waktu lalu.
Bripda S menjalani sidang etik sebelum kepolisian menjatuhkan sanksi PTDH. Dugaanya, ia tersangkut kasus kekerasan seksual terhadap perempuan berinisial LL.
Sidang etik berlangsung sekitar beberapa pekan lalu. Dalam sidang tersebut, Bripda S yang bertugas di Samapta Polres Bima Kota terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap LL.
Hasil sidang itu kemudian menjadi dasar Polres Bima Kota menjatuhkan sanksi PTDH kepada Bripda S.
Sementara itu, LL melaporkan dugaan tindak pidana tersebut ke Polres Bima Kota pada 19 Februari 2026.
Perempuan berusia 30-an tahun itu mengenal S setelah mengunggah foto kos-kosan miliknya di media sosial pada pertengahan 2024. Saat itu, S menghubunginya untuk menanyakan kos.
“Dia tanya-tanya kos, terus saya kasih nomor WA bisnis,” ucapnya.
Setelah itu, S terus menghubunginya. Hubungan komunikasi keduanya kemudian berlanjut hingga terjadi dugaan pelecehan seksual.
LL mengalami dugaan pelecehan pada 17 Agustus 2025. Saat itu, S mengajaknya keluar dengan alasan membeli perabotan dapur di sebuah toko.
Namun, di tengah perjalanan, S justru membawanya ke lokasi lain. LL mengaku kemudian mengalami dugaan pelecehan seksual. (*)




