Mataram (NTBSatu) – Kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB menghadapi peningkatan penanganan hukum serta sosial sepanjang tahun 2025. Data penanganan mencatat kenaikan tren dibandingkan periode tahun sebelumnya.
Berdasarkan laporan NTB Satu Data, total kasus PMI asal NTB bermasalah mencapai 1.327 kejadian sepanjang 2025. Angka tersebut melonjak sekitar 23,67 persen daripada catatan tahun 2024 yang membukukan 1.073 kasus.
Lonjakan ini mengindikasikan pentingnya pengawasan ketat terhadap proses pemberangkatan tenaga kerja di daerah.
Deportasi Jadi Titik Kritis
Kasus deportasi mendominasi catatan penanganan PMI asal NTB sepanjang 2025 dengan jumlah mencapai 790 kasus. Angka tersebut melampaui catatan tahun 2024 yang membukukan 514 kasus deportasi.
Pemerintah daerah menilai sebagian besar deportasi terjadi akibat persoalan dokumen tinggal para pekerja. Prosedur kerja juga sering kali tidak sesuai ketentuan negara penempatan.
Selain deportasi, petugas mencatat 190 kasus pencegahan keberangkatan pada tahun 2025. Angka pencegahan ini mengalami penurunan daripada catatan tahun 2024 yang mencapai 247 kejadian.
Dinas terkait memperketat pengawasan di sejumlah jalur keberangkatan guna meminimalisasi potensi pengiriman tenaga kerja non-prosedural secara masif. Petugas juga mencatat 90 kasus pekerja migran meninggal karena sakit sepanjang tahun 2025.
Angka tersebut meningkat daripada tahun 2024 yang mencatatkan 77 kejadian serupa. Aparat mendata pula 54 kasus sakit fisik yang menimpa para pekerja di luar negeri.
Peningkatan Kasus Hukum Berat
Aparat berwenang mendata kenaikan pada kasus hukum dan tindak pidana perdagangan orang sepanjang tahun 2025. Kasus hukum atau proses penahanan meningkat menjadi 13 kejadian di sepanjang periode tersebut.
Kasus tindak pidana perdagangan orang naik menjadi 6 kejadian daripada sebelumnya 2 kejadian pada tahun 2024. Pemerintah daerah mencatat 18 kasus gaji tidak lunas yang menimpa para pekerja migran.
Pihak dinas juga mendata 13 kasus penganiayaan di lokasi kerja luar negeri. Petugas mengoptimalkan layanan pengaduan agar para korban segera mendapatkan hak perlindungan secara cepat.
Pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna memberikan pendampingan hukum optimal bagi para pekerja. Langkah pencegahan ini bertujuan menjamin pelindungan hak dasar bagi seluruh warga asal NTB. (*)
