Revitalisasi Tiga SD di Lobar Batal, Pemkab Fokus Kejar Program yang Bisa Tuntas
Lombok Barat (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) membatalkan tender revitalisasi tiga Sekolah Dasar (SD) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026. Keputusan itu muncul karena sisa waktu pengerjaan hingga akhir tahun terlalu singkat.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lobar, Lalu Najamuddin mengatakan, tiga proyek tersebut batal karena pertimbangan waktu.
“Jadi ada tiga sekolah yang batal kita revitalisasi. Karena kalau kita kejar takutnya enggak bisa selesai di akhir tahun pengerjaannya,” kata Najamuddin kepada NTBSatu, Minggu, 4 Oktober 2026.
Ketiga sekolah tersebut seluruhnya berada pada jenjang Sekolah Dasar. Sekolah yang batal mendapat revitalisasi yaitu SDN 3 Buwun Mas, SDN 3 Narmada, dan SDN 2 Dasan Geria.
Waktu Pelaksanaan Terlalu Singkat
Najamuddin menjelaskan, pengerjaan proyek sulit tuntas jika Pemkab dan DPRD baru mengesahkan anggaran pada Oktober mendatang. Menurutnya, pelaksanaan proyek hanya memiliki waktu sekitar tiga bulan hingga akhir tahun.
“Kalau diketuk Oktober, maka cuma tersisa tiga bulan dong dia kerjanya, mana bisa dikejar itu,” ujarnya.
Selain waktu pengerjaan, pemerintah juga harus mengejar penyelesaian administrasi pembayaran. Najamuddin menyebut, pembayaran tender harus bersih sebelum pertengahan Desember.
“Karena pertengahan Desember itu harus udah bersih pembayaran tender, enggak boleh lagi,” katanya.
Namun, keputusan itu tidak menghentikan seluruh program perbaikan sekolah. Najamuddin memastikan renovasi kecil tetap berjalan sesuai anggaran yang sudah tersedia. Program tersebut mencakup perbaikan kebutuhan mendesak seperti atap sekolah yang bocor.
“Kalau untuk yang renovasi kecil-kecil tetap tapi jalan. Yang tender aja kita batalkan,” tegasnya.
Fokus Program yang Bisa Tuntas
Wakil Bupati Lobar, Nurul Adha mengatakan, Pemkab memang melakukan mitigasi terhadap program fisik dalam APBD Perubahan. Menurutnya, waktu pelaksanaan APBD Perubahan membuat proyek fisik melalui tender sulit untuk pemerintah kerjakan.
“Karena ini adalah anggaran perubahan, yang fisik-fisik itu agak sulit terlaksana yang tender-tender,” kata Nurul Adha beberapa waktu lalu.
Karena itu, pemerintah meminta organisasi perangkat daerah menyaring program yang realistis. Ia meminta OPD menunda proyek yang tidak mampu selesai tahun ini. Sebaliknya, Pemkab mengarahkan anggaran untuk kebutuhan pelayanan masyarakat.
“Udah sih saya juga ngomong sama kepala OPD. Ada proyek-proyek yang memang tidak sanggup dikerjakan, ya diundur dulu. Kita fokus ke yang pelayanan masyarakat,” tegasnya.
Arah tersebut sejalan dengan pembahasan Banggar DPRD Lobar dan TAPD sebelumnya. Ketua Komisi III DPRD Lobar, Fauzi mengatakan serapan belanja daerah masih rendah.
“Untuk realisasi belanja kita yang masih rendah, itu memang tidak bisa dipungkiri. Seberapa anggaran kita itu rendah, masih kurang dari 40 persen,” ujar Fauzi sebelumnya.
Kondisi itu mendorong DPRD menyisir program yang tidak mungkin selesai pada 2026. Fauzi menyebut, APBD Perubahan tidak mengarah ke pekerjaan besar.
Sebaliknya, DPRD mengutamakan program kecil yang manfaatnya bisa lebih merata. Lebih jauh, DPRD juga menghindari proyek yang membutuhkan proses tender panjang.
“Yang ada program-program kecil yang pemerataan itu lebih kita utamakan. Proyek-proyek yang tender itu kami hindari karena itu penyumbang terbesar dari SiLPA,” tutup Fauzi. (*)
